UNESCO Kritik Pengelolaan Geopark Kaldera Toba, Mengapa?

JAKARTA – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) mengkritik pengelolaan dan sarana Geopark Kaldera Toba, Sumut, kurang baik. Untuk itu, pemerintah berupaya membenahi pengelolaan dan fasilitas pendukung Geopark tersebtu

Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO dalam pertemuan di Maroko September 2023 karena pengelolanya dinilai tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemudian, fasilitas pendukungnya kurang memadai.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto, di  Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa gambar denah penataan kawasan Geopark Kaldera Toba sedang disusun.

"Penyusunan site plan akan diselesaikan oleh Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopak bersama dinas yang menangani sumber daya energi dan mineral Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah akan memanfaatkan dana alokasi khusus tahun 2024 sebesar 56,6 miliar untuk pembangunan sarana amenitas dan atraksi. Ini terutama untuk daerah wisata bahari, perairan maupun daerah wisata alam nonbahari di kawasan taman bumi.

Alokasi dana itu, juga dapat digunakan untuk membangun sarana amenitas dan atraksi di daerah wisata budaya di perkotaan maupun perdesaan di delapan kabupaten di sekitar Danau Toba.

Khusus dukungan untuk visibilitygeopark  untuk membangun gapura atau gerbang utama geopark, totem geopark, dan papan interpretasi geopark di salah satu geosite Geopark Kaldera Toba, yaitu di Geosite Silalahi di Sabungan Kabupaten Diri.

Kementerian Pariwisata bersama Badan Pengelola Caldera UNESCO Global Geopark akan mengadakan seminar internasional tentang Caldera Toba UNESCO Global Geopark 26 Juni. Seminar ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi validasi ulang pemenuhan kriteria pengelolaan taman bumi UNESCO.