Segera Reformasi Struktural Agar Tidak Terjebak Defisit dan Gagal Bayar Utang

JAKARTA - Indonesia harus segera melakukan reformasi struktural dalam sistem ekonominya jika tak ingin terjebak dalam defisit besar yang berujung pada ketidakmampuan membayar utang. 

Imbauan tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko saat diminta tanggapannya mengenai dinamika perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta implikasinya terhadap negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

Menurut analisis Aditya, kebijakan tarif baru yang sedang dikaji oleh AS terhadap produk-produk Tiongkok dapat menciptakan pukulan serius terhadap stabilitas dalam negeri negeru Tirai Bambu itu, bahkan bisa mengancam posisi Partai Komunis Tiongkok.

“Kalau tarif diberlakukan, Tiongkok bisa kehilangan 10 juta lapangan kerja. Itu angka yang sangat besar, dan secara politik bisa mengguncang kekuatan pusat mereka,” jelas Aditya.

AS kata Aditya sebenarnya hanya meminta perdagangan lebih adil dan fair, supaya neraca perdagangan mereka berimbang. Sebab, kalau mereka terus berdagang dengan Tiongkok, tapi terus menerus merugi, sudah pasti tidak mau melanjutkan hubungan dagang lagi. Ketika AS memilih untuk tidak melanjutkan hubungan dagang dengan Tiongkok, maka otomatis neraca perdagangan mereka tidak defisit lagi, meskipun implikasi terberatnya pada hilangnya lapangan kerja.

Oleh sebab itu, AS sebaiknya jangan dihadapi dengan keras sebagaiman reaksi keras yang diperlihatkan Tiongkok. Indonesia jangan bersikeras seperti Tiongkok, misalnya soal sistem pembayaran QRIS yang mereka persoalkan karena mengganggu bisnis Visa dan MasterCard.

“Solusinya bukan konfrontasi. Kita justru harus kerja sama, kalau kita tidak buka malah tidak ketemu, padahal kita lebih butuh mereka daripada mereka butuh kita,” ungkap Aditya.

Pemerintah kata Aditya harus benar-benar cermat membaca arah kebijakan luar negeri AS itu. Bukan hanya sekedar perang tarif dan perang dagang, tetapi implikasi dari kebijakan tersebut harus dipahami yang belum mencuat ke permukaaaan.

Kebijakan luar negeri AS, harus dilihat secara komprehensif, misalnya perjanjian mining dengan Ukraina. Meskipun AS habis-habisan mengeluarkan dana besar untuk membantu Ukraina, tapi bagi mereka hal itu tidak masalah yang penting bisa eksis di negara Eropa Timur itu karena punya mineral langka yaitu uranium dan juga ingin masuk di industri real estate.

Dengan adanya klausul AS membantu dengan persenjataan, maka perang akan terus berlanjut meskipun kondisi perekonomian dunia makin melemah. Kemampuan finansial Russia habis terkuras, ?Tiongkok pun demikian masuk krisis dan ekonominya melemah.

Pemerintah Tiongkok sah-sah saja menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 persen lebih, tetapi realisasinya hanya 3,5 persen. Tiongkok tidak dalam posisi mendukung secara masif.

“Trump ini sekali menepuk sekaligus tujuh nyawa. Dia lemahkan posisi angkatan perang dan ancaman dari perang itu sendiri. Jadi, tanpa perang, dia sudah melemahkan lawan utamanya,” papar Aditya.

Jika Pemerintah RI memahami semua maksud AS dibalik kebijakan rebalancing itu, maka jangan menganggap Indonesia ditekan dengan pengenaan tarif.

“Ini kesempatan kita merangkul AS untuk meningkatkan daya tawar kita ke AS. Seperti Ukraina dia kasih 50 persen tapi dia dapat modal dan persenjataan. Ukraina makin sulit untuk dikalahkan, bagaimana Russia mau melawan yang kuat tersebut,” katanya.