Kritik AS Harus Jadi Bahan Evaluasi Tata Kelola Birokrasi RI yang Kurang Transparan

“Kurangnya keterbukaan menimbulkan perspektif negatif dan menyebabkan rendahnya kepercayaan dunia internasional,” kata Badiul.

Pemerintah katanya perlu melakukan langkah langkah reformasi struktural yang fundamental, penyempurnaan regulasi yang menjamin keterbukaan informasi, khususnya dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan perdagangan dan investasi.

Pemerintah harus melibatkan dunia usaha, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan serta membangun mekanisme monitoring yang independen dan akuntabel guna memastikan kebijakan berjalan transparan.

Kritik AS katanya merupakan peluang untuk memperbaiki tata kelola birokrasi, industri, dan daya saing produk di pasar global.

“Dalam kontek penegakan hukum saya kira ini penting pemerintah perlu memperkuat koordinasi penegakan hukum dan memastikan regulasi sejalan dengan perlindungan kekayaan intelektual yang efektif,” tutup Badiul.