Pengamat Peringatkan Tarif AS Bisa Pukul Sektor TI Tanah Air

JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS), dengan mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia, berpotensi memberikan dampak signifikan pada sektor telekomunikasi dan teknologi informasi (TI) di Indonesia.

Tarif impor yang tinggi dapat menyebabkan produk TI Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar AS, sehingga permintaan ekspor menurun. Penurunan ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri TI dalam negeri yang masih dalam tahap berkembang.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat berpotensi melemahkan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi (TI) di Indonesia.

"Saya melihatnya kebijakan tarif impor AS akan melemahkan industri IT atau Teknologi dalam negeri. Pasalnya, industri dalam negeri kita masih belum mampu untuk memproduksi lebih jauh," kata Nailul Huda, Senin (7/4).

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri TI dalam negeri karena kemampuan produksi lokal yang masih terbatas. Penurunan permintaan ekspor dari AS dinilai dapat membuat produk dalam negeri kesulitan mencari pasar alternatif.

Di sisi lain, pasar domestik justru berisiko dibanjiri produk TI dari negara lain yang juga terkena kebijakan tarif impor AS. Hal ini dikhawatirkan akan semakin menekan industri lokal yang menghadapi penurunan ekspor sekaligus persaingan dengan produk impor.

"Ini yang mengkhawatirkan bahwa industri kita tertekan dari ekspor yang turun, tapi produk dari negara lain bisa masuk ke dalam negeri," ucapnya.

Huda mengatakan dampak lain yang perlu diwaspadai adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Industri elektronik dan TI sangat bergantung pada impor komponen utama seperti chip, yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Kenaikan harga impor akibat pelemahan rupiah berpotensi menghambat pertumbuhan sektor teknologi.

Huda menyarankan pemerintah untuk segera melakukan negosiasi dengan AS guna menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut.

Pemerintah AS dinilai menerapkan kebijakan yang menghambat produk Indonesia masuk, sementara di sisi lain juga kerap memberlakukan "non-tariff barriers" untuk produk impor, termasuk dari Indonesia.

Menurut Huda, salah satu strategi yang bisa diambil Pemerintah adalah membangun koalisi dengan negara lain, seperti melalui BRICS untuk memperkuat posisi tawar.

"BRICS bisa menjadi salah pintu masuk. Selain itu, genjot industri TI atau teknologi dalam negeri kita dengan insentif dan sebagainya," ucap dia.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi juga mengingatkan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS ini bisa berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.