Cegah Perdagangan Satwa Liar, BKSDA Maluku Tingkatkan Pengawasan Selama Angkutan Lebaran

Cegah Perdagangan Satwa Liar, BKSDA Maluku Tingkatkan Pengawasan Selama Angkutan Lebaran

Ambon, 21/3 (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku meningkatkan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan satwa liar (TSL) selama periode angkutan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa yang kerap terjadi saat lonjakan arus mudik dan balik.

“Pengawasan ini menjadi bagian dari rencana operasi (Renops) dalam rangka Monitoring Kesiapan dan Pengamanan Angkutan Udara Lebaran 1446 H di Bandar Udara Pattimura Ambon,” kata Polisi Kehutanan (Polhut) BKSDA Maluku Seto, di Ambon, Jumat.

Langkah tersebut dibahas dalam Pertemuan Anggota Komite Keamanan Bandar Udara/Airport Security Committee (ASC) Ke-1 Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon pada Kamis, 20 Maret 2025, di salah satu hotel di Ambon.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, maskapai, serta mitra terkait yang tergabung dalam Airport Security Committee (ASC) Bandar Udara Pattimura Ambon.

Sejumlah pemaparan disampaikan oleh Tim Densus 88 Mabes Polri Wilayah Maluku serta para pejabat dari PT Angkasa Pura Indonesia yang membidangi keselamatan dan keamanan penerbangan.

“Diharapkan, pertemuan ini semakin memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan penerbangan, termasuk mengantisipasi potensi penyelundupan satwa liar selama periode Lebaran,” ujarnya.

Selain memperketat pengawasan di Bandara Pattimura, BKSDA Maluku juga akan meningkatkan patroli di pelabuhan dan jalur darat yang berpotensi menjadi jalur keluar-masuk satwa liar secara ilegal.

Langkah ini dilakukan dengan menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Bea Cukai, guna memastikan tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan satwa dilindungi.

Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait perdagangan satwa liar ilegal.

BKSDA Maluku menegaskan bahwa perlindungan satwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Maluku.

“Kami bersama pihak terkait berkomitmen untuk memperketat pengawasan guna melindungi kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut,” ucap Seto.