Dunia Berubah, Pekerja Migran Indonesia Dituntut Punya Skill

MAKASSAR - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan dunia global saat ini jauh berbeda dengan sebelumnya sehingga pekerja migran harus menyesuaikan.

"Dunia global sudah jauh berbeda, penempatan pekerja migran kini yang dibutuhkan adalah yang trampil, kalau sebelumnya untuk pekerja domestik," kata Christina saat memberikan Kuliah Umum di Kampus Politeknik Akademi Teknik Industri (ATI) Makassar, Rabu (19/3). 

Pada kuliah umum tersebut yang mengusung tema "Mendunia dari Kampus untuk Membangun Daya Saing Global", Wamen P2MI mengajak mahasiswa ATI Makassar untuk dapat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja berkualifikasi internasional. 

Dia mengatakan, kehadirannya di Poltek ATI Makassar untuk mencari talenta berbakat mengingat dunia kerja global khusus di sektor industri itu menuntut keahlian dan keterampilan.

Karena itu, pemerintah hadir untuk menjembatani hal tersebut dan tahun ini pemerintah menargetkan 425 ribu PMI  dengan target penghasilan Rp349,4 triliun.

"Saat ini banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk pengelasan (las) di Jepang, Jerman dan Korea Selatan," katanya. 

Menurut dia, pengiriman PMI harus melalui jalur resmi lewat pemerintah, agar dapat terhindar dari permasalahan dan dideportasi.  

Sementara itu, Direktur Politeknik ATI Makassar Ir Muhammad Basri MM mengatakan, sebagai akademi binaan Kementerian Perindustrian, terdapat aspek yang diterapkan untuk menghasilkan SDM Industri yang handal.

Keempat aspek itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan mahasiswa, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama.

Hal itu dilakukan sebagai upaya peran strategis menghadapi persaingan global. Termasuk penguatan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia dan membuka peluang bagi lulusan pendidikan vokasi untuk mengisi bursa kerja di luar negeri.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan SDM industri, Masrokhan
mengatakan, lembaga yang dipimpinnya memiliki 29 satuan kerja (satker) yang tersebar di Indonesia. 

Sementara Indonesia mendapatkan bonus demografi dengan 67,5 persen usia produktif dari total penduduk sekitar 278 juta jiwa. 

Masrokhan mengatakan, mencermati fenomena itu pemerintah menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM yang berdaya saing melalui pendidikan vokasi di 22 satker, termasuk mendukung pelaksanaan magang tiga bulan untuk mendapatkan sertifikasi dan penempatan kerja.