Pemerintah Siapkan Beragam Kebijakan Jelang Lebaran, Mulai dari Diskon Tarif Tol hingga Risiko Resesi Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah kini menyiapkan beragam kebijakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk mendorong dan menjaga pergerakan perekonomian nasional.

“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, Pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran,“ kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/3).

Berbagai program yang disiapkan yakni mulai dari program pariwisata selama periode Idul Fitri. Jumlah perjalanan wisata selama periode libur Lebaran tahun ini diproyeksikan sebanyak 122,1 juta perjalanan.

Kemudian, pemerintah juga mempersiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang ditambah sebesar 6 persen untuk tiket transportasi, serta diskon tarif tol 20 persen untuk perjalanan jarak jauh (Barrier Gate to Barrier Gate) di beberapa ruas tol pada H-7 hingga H-4 Idulfitri, serta H+7 hingga H+8 Idulfitri.

Percepatan program kendaraan bermotor listrik yang telah disepakati bantuan Pemerintah sebesar Rp7 juta per unit motor juga menjadi salah satu program pemerintah guna sambut Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, lanjut Airlangga, terdapat juga kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Penyaluran THR ASN Pusat dan Daerah serta pensiunan pada dua minggu sebelum Idul Fitri, serta program belanja nasional antara lain Friday Mubarak pada 28 Februari – 28 Maret 2025 dengan target transaksi sebesar Rp75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14 – 30 Maret 2025 dengan target transaksi Rp30 triliun, dan kampanye belanja daring (online) Ramadhan di seluruh niaga-el (e-commerce).

Di samping menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian tersebut, Pemerintah juga terus memonitor dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan, salah satunya terkait kebijakan ekonomi baru di Amerika Serikat (AS) seperti terkait tarif.

Meskipun sejumlah negara menghadapi risiko resesi yang lebih tinggi, Indonesia tetap berada dalam posisi yang baik.

Menurut data Bloomberg pada Februari 2025, probabilitas resesi Indonesia kurang dari 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38 persen), Kanada (35 persen), dan Amerika Serikat (25 persen).

“Namun demikian, dengan fondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini. Tentu diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak untuk bekerja bersama dalam terus membangun fundamental ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ucap Airlangga.

Sepanjang 2024 perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang optimal, dengan capaian pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,03 persen (yoy).

Sejumlah provinsi juga menunjukkan pertumbuhan regional yang pesat, seperti Papua Barat dan Maluku Utara yang masing-masing tumbuh sebesar 20,8 persen dan 13,73 psersen, yang didukung tumbuhnya sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 126,4 pada Februari 2025, Indeks Pembelian Manufaktur atua PMI Manufaktur berada di zona ekspansi di level 53,6, serta deflasi 0,48 persen (mtm) yang masih dialami Indonesia karena adanya program diskon tarif listrik, dengan komponen inti mengalami inflasi 0,25 persen (mtm).