Soal Pangan Aman Konsumsi Butuh Sosialisasi yang Masif

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Maharani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih memasifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahan pangan yang aman dikonsumsi dan bebas dari zat berbahaya.

Menurut Maharani, sosialisasi itu perlu dilakukan, terutama di tengah Ramadan dengan banyaknya peredaran makanan, khususnya takjil, jajanan pasar, dan produk pangan lainnya serta karena masih adanya temuan pangan yang tidak layak konsumsi.

"Kami menemukan pangan yang tidak layak konsumsi, mengandung boraks dan pewarna tekstil, saat melakukan uji sampling secara acak di pasar tradisional," ujar dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (3/3).

Sebelumnya, temuan makanan mengandung boraks dan pewarna tekstil itu diperoleh oleh Maharani saat mengecek keamanan makanan di salah satu pasar di Pekanbaru, Riau.

Berikutnya, anggota komisi yang membidangi bidang kesehatan itu meminta pemerintah daerah agar bersama-sama menjaga keamanan pangan sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan terhindar dari risiko keracunan makanan.

Komisi IX DPR RI, kata dia melanjutkan, juga berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mengawasi peredaran makanan, khususnya makanan yang ada saat Ramadhan, seperti takjil dan jajanan pasar.

Sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar telah mengatakan bahwa pihaknya melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/Tahun 2025. Hal itu dilakukan guna mencegah peningkatan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Dia menyebutkan pentingnya intensifikasi pengawasan pangan saat hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri, mengingat tingginya permintaan akan pangan di masyarakat pada waktu tersebut.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan (2024), terjadi peningkatan konsumsi pangan sekitar 20-30 persen selama Ramadan tahun lalu," ujar Taruna.

Dia juga menyebutkan bahwa inisiatif ini dimulai sejak 24 Februari 2025 dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap per pekan hingga minggu keempat Maret 2025. Adapun hasilnya, kata Taruna, akan diumumkan pada minggu ketiga Maret 2025.