Asbuton Jadi Senjata Baru, Devisa Rp4 Triliun Bisa Diselamatkan Tiap Tahun

JAKARTA – Pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

Dengan kebijakan penggunaan Asbuton olahan, pemerintah juga mendorong kemandirian material konstruksi dan memperkuat industri nasional.

Tantangannya adalah memastikan kualitas, teknologi pengolahan, efisiensi biaya, serta konsistensi pasokan agar Asbuton benar-benar kompetitif dan tidak sekadar menjadi kewajiban dalam proyek jalan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pemanfaatan aspal buton atau asbuton dapat menghemat devisa negara kurang lebih Rp4 triliun per tahun.

"Jadi kita mengharapkan dengan memanfaatkan aspal buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara yang diharapkan mencapai kurang lebih Rp4 triliun per tahun," ujar Dody di Jakarta, Rabu (12/8).

Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 yang diperkuat dengan Keputusan Menteri PU Nomor 6950 Tahun 2026 tentang penggunaan aspal buton olahan.

Hal tersebut bertujuan agar kebijakan pemanfaatan aspal buton dapat berjalan dengan baik.

"Hal ini juga kami yakini nantinya akan berkontribusi dalam menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) itu sendiri. Untuk itu, saya berharap badan usaha jalan tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan aspal buton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis. Dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak," kata Dody.

Kendati demikian Dody menegaskan bahwa kebijakan pemanfaatan aspal buton tersebut jangan membebani badan usaha jalan tol, sehingga berdampak terhadap tarif jalan tol.

"Tapi saya juga tidak mau bahwa nanti aspal buton ini akan membebani biaya atau cost. Jadi target dari harga aspal buton itu sendiri minimal sama dengan harga aspal reguler saat ini atau kalau bisa kurang. Jadi kalau harganya lebih tinggi saya berharap teman-teman badan usaha jalan tol, Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) wajib menolak. Wajib menolak! Karena nanti akan berdampak kepada tarif itu sendiri dan saya tidak mau menaikkan tarif hanya gara-gara cost naik begitu," katanya lagi.

Kementerian PU mulai menerapkan penggunaan campuran aspal buton (asbuton) sebesar 30 persen (A30) pada sejumlah ruas jalan tol strategis sebagai langkah memperkuat kemandirian material konstruksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengolahan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, yang menjadi landasan pemanfaatan asbuton olahan di Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemanfaatan asbuton merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional, sekaligus menjaga efisiensi belanja infrastruktur di tengah dinamika harga komoditas global.

Menurut Dody, penerapan A30 dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang serupa dengan kebijakan pencampuran biodiesel, seperti B10 hingga B20. Persentase campuran asbuton akan terus ditingkatkan sesuai kesiapan industri, hasil evaluasi teknis, serta mempertimbangkan aspek keekonomian.