DPRD NTB dorong perbankan perluas pembayaran QRIS di desa wisata

Mataram -- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong  perbankan untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS agar mempermudah wisatawan saat berbelanja di desa wisata.

"Tentunya bagaimana pihak bank untuk mensosialisasikan QRIS terhadap UMKM, karena repot juga (pembayaran tunai)," kata Anggota Komisi V DPRD NTB Sitti Ari dalam pernyataan di Mataram, Minggu.

Ari mengungkapkan pengalamannya beberapa kali berbelanja ke tempat wisata yang tidak menyediakan pembayaran mobile menggunakan kode QR tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan kehadiran teknologi berupa pembayaran menggunakan QRIS. Apalagi orang-orang saat ini semakin jarang membawa uang di dalam dompet saat berpergian ke luar rumah.

Keberadaan ponsel pintar membantu orang-orang menyelesaikan segala bentuk pembayaran.

"Saya kadang (mengajak) ayo makan, ternyata saya tidak bawa uang tunai dan ternyata di sana tidak ada QRIS kan repot kita harus utang. Malu dong kita sudah ajak orang datang ke sini, terus tidak mentraktir," kata Ari.

Nusa Tenggara Barat memiliki 275 desa wisata yang tersebar di delapan kabupaten dan dua kota di wilayah tersebut. Jumlah desa wisata terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 88 desa wisata.

Salah satu desa wisata yang belum menerapkan sistem pembayaran digital ada di desa wisata Kebon Ayu yang berlokasi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Desa Kebon Ayu merupakan kampung budidaya melon modern yang memiliki banyak stan kuliner lokal. Sistem pembayaran di sana masih mengedepankan pembayaran uang tunai.

Merujuk data Bank Indonesia per Januari 2025, jumlah pengguna QRIS di Nusa Tenggara Barat mencapai 481.333 pengguna dengan nilai transaksi sebesar Rp253,70 miliar.

Bank Indonesia menyatakan kebijakan dan inovasi QRIS diarahkan sebagai pintu masuk ke ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusifitas dan konektivitas.