Pemerintah Sepakat Kendalikan Inflasi 2025 di Level 2,5 Persen, Ini Strateginya

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus berupaya inflasi agar terus berada di kisaran target. Sebab, jika inflasi yang terkendali dikhawatirkan bisa mengancam keseimbangan ekonomi di dalam negeri. 

Pemerintah sepakat untuk menjaga tingkat inflasi 2025 di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Hal ini menjadi salah satu hasil kesepakatan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025. Sementara diketahui, inflasi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 1,57 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Khusus untuk 2025, pertama adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (31/1).

Target inflasi ini didasarkan pada beragam faktor yang berpotensi memengaruhi perkembangan ekonomi ke depan.

Airlangga menjelaskan, ke depan Indonesia bakal dihadapkan pada sejumlah risiko ketidakpastian seperti volatilitas harga komoditas yang masih berlanjut, tingkat suku bunga acuan bank sentral AS (The Fed) yang masih cukup tinggi, perubahan iklim, hingga kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump yang masih belum pasti.

“Nah ini yang perlu kita perhatikan, terutama ini proyeksi ekonomi global tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3,2 persen di bawah rata-rata historis. Namun juga yang cukup membanggakan kalau dari segi Purchasing Power Parity (PPP), ekonomi Indonesia sudah masuk di angka 8. Nomor 8 itu lebih tinggi dari Italia, Prancis, dan ini suatu capaian yang baik,” ujarnya.

Selain penetapan target inflasi 2025, jajaran kementerian/lembaga yang tergabung ke dalam TPIP juga bersepakat untuk menjaga inflasi komponen bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen.

Selain itu, TPIP juga memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya, di antaranya pertama memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Upaya yang pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional, juga termasuk disini yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idul Fitri,” tuturnya.

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplu smenuju wilayah defisit.

Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan.

Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan Pemerintah kembali akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga” pada akhir Agustus 2025.

"Rapat koordinasi pengendalian inflasi juga akan diadakan di tahun 2025 ini dengan tema produktivitas untuk ketahanan pangan dan stabilitas harga dan waktunya direncanakan di akhir bulan Agustus dan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden," tuturnya.

Airlangga menuturkan, Pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan 2025 sebesar Rp144,6 triliun guna menindungi gejolak pangan dunia.

"Kemudian dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian maupun non-fisik seperti pengarangan pangan destari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian," terangnya.