KUR Didorong Perkuat UMKM agar Naik Kelas

Akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar pengusaha dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja.

JAKARTA - Akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendorong kemudahan, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha muda serta UMKM di seluruh Indonesia.

Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo mengatakan akses pembiayaan merupakan salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha.

"HIPMI menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar pengusaha dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja," kata Ade, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Ade, KUR merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan. Karena itu, implementasinya perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin luas dirasakan pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang.

Ia menilai KUR harus menjadi salah satu tangga bagi pengusaha untuk naik kelas. Banyak pengusaha muda telah memiliki usaha dan pasar yang berkembang, tetapi membutuhkan pembiayaan untuk memperbesar kapasitas.

"Ketika usahanya tumbuh, lapangan kerja yang mereka ciptakan juga akan semakin besar," ujarnya.

Ade mengatakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan tetap penting. Namun, pelaku usaha juga membutuhkan informasi mengenai persyaratan, proses, dan mekanisme KUR yang mudah dipahami.

HIPMI menyiapkan kanal aspirasi dan pendampingan KUR melalui jaringan di berbagai daerah. Kanal tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha menyampaikan pengalaman, masukan, dan kendala dalam mengakses pembiayaan.

"HIPMI memiliki jaringan pengusaha sampai ke daerah. Kami ingin mendengar langsung apa yang mereka alami ketika mengakses pembiayaan. Kalau persoalannya kesiapan usaha atau administrasi, kita bantu arahkan," tuturnya.

Pertumbuhan Usaha

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mendorong reformasi pengelolaan KUR agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan usaha penerima pembiayaan.

"Jangan mengukur keberhasilan KUR dari meja bank. Ukur dari meja pelaku usaha," ujar Hendry.

Menurut Hendry, paradigma KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar target penyaluran dan serapan anggaran menjadi pembiayaan yang tepat sasaran, merata, berkualitas, dan mampu mendorong pertumbuhan usaha.

Salah satu hambatan yang perlu dibenahi adalah persoalan agunan, terutama bagi UMKM yang belum memiliki aset fisik. Hendry menegaskan penyaluran KUR di bawah 100 juta rupiah seharusnya tidak dibebani agunan fisik.

"UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB Indonesia. Karena itu, memastikan akses pembiayaan bagi UMKM bukan sekadar urusan perbankan, tetapi bagian dari strategi ekonomi nasional," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto menilai kenaikan target belanja negara sebesar 9,1 triliun rupiah dalam postur sementara RAPBN 2027 sebaiknya diarahkan ke sektor pengungkit ekonomi di daerah, termasuk UMKM.

"Seandainya masih bisa diubah, kenaikan target belanja tersebut sebaiknya ke sektor-sektor pengungkit ekonomi di daerah seperti UMKM. Ini ditujukan agar efek pengganda ke perekonomian dari Rp9,1 triliun lebih besar," ujar Eko di Jakarta.

Menurut Eko, belanja yang mampu membangkitkan aktivitas ekonomi perlu lebih dominan, antara lain melalui penguatan dan insentif UMKM, industri manufaktur, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.

Penguatan pembiayaan UMKM dengan akses KUR yang mudah, tepat sasaran, serta didukung pendampingan dinilai penting agar modal benar-benar mendorong usaha berkembang dan menciptakan lapangan kerja.