Cegah Korupsi, Menag Pastikan Telah Minta KPK Lakukan Pendampingan
Rabu, 08 Jan 2025, 15:37 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan pencegahan korupsi di institusi yang dipimpinnya.
Nasaruddin Umar mengatakan koordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut sudah dilakukan sejak awal dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. “Tiga hari setelah dilantik saya langsung ke KPK minta pendampingan," ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (8/1).
Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam perumusan Astacita poin ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo terus menekankan komitmennya memberantas korupsi dan itu disampaikan berulang, baik sebelum dilantik maupun setelah resmi menjadi kepala negara.
Sebaiknya Anda baca juga:
Sehubungan dengan agenda besar Presiden Prabowo, Menag Nasaruddin ingin kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat.
Nasaruddin mengatakan pendampingan dari KPK ini termasuk pada pengawasan penyelenggaraan haji.
"Ya termasuk (penyelenggaraan haji)," katanya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta KPK mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji.
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik," kata Dasco.
Menurut dia, pendampingan itu bernilai penting untuk dilakukan mengingat beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.
Hal yang menjadi catatan, di antaranya adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hasil konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!