Asean Ingin Junta Gelar Pemilu Inklusif

BANGKOK – Thailand telah menyampaikan kepada junta Myanmar bahwa Asean ingin melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pemilihan umum yang rencananya akan diselenggarakan oleh pemerintahan militer pada tahun 2025, ungkap sejumlah pejabat Thailand pada Jumat (20/12).

“Jika ada pemilu, Asean menginginkan proses inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, kepada wartawan usai pertemuan dengan rekan-rekannya dan diplomat senior dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih, yang memicu protes prodemokrasi yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata yang meluas dan telah mengambil alih sebagian besar wilayah negara tersebut.

Militer memerangi pemberontak di berbagai medan, berjuang untuk memerintah dan mengelola ekonomi yang runtuh yang dilihat sebagai pasar perbatasan yang menjanjikan sebelum para jenderal mengakhiri satu dekade demokrasi yang tentatif.

Thailand pekan ini menjadi tuan rumah dua pertemuan regional terpisah tentang krisis di Myanmar, yang pertama melibatkan junta dan negara-negara tetangganya, termasuk Tiongkok, Bangladesh, dan India, diikuti oleh satu pertemuan dengan anggota Asean.

Konsensus Lima Poin

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Myanmar, Than Swe, pada 19 Desember memberi pengarahan kepada peserta tentang garis besar peta jalan politik junta dan kemajuan menuju penyelenggaraan pemilu, yang oleh para kritikus dianggap sebagai sandiwara, sebagian besar disebabkan oleh ketidakhadiran dan dikesampingkannya kelompok oposisi.

“Negara-negara tetangga mengatakan kami mendukung Myanmar dalam mencari solusi, tetapi pemilu tersebut harus inklusif bagi berbagai pemangku kepentingan di negara tersebut,” kata Menlu  Maris, menekankan bahwa negara-negara tetangga Myanmar akan memberi saran, tetapi tidak ikut campur.

Upaya mereka, kata dia, juga akan mendukung rencana perdamaian Myanmar milik Asean yaitu konsensus lima poin yang strateginya untuk meredakan konflik yang sejauh ini hanya mengalami sedikit kemajuan.

Pemilu Myanmar yang diusulkan juga merupakan bagian dari diskusi di antara anggota Asean pada pertemuan 20 Desember, di mana junta tidak ikut serta, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand, Bolbongse Vangphaen, seraya menambahkan bahwa Asean masih menanti perincian pemilu dari pihak Myanmar, dan menambahkan bahwa Asean juga perlu menemukan kesamaan pendapat terkait usulan pemilu yang mendapat dukungan dari tokoh-tokoh besar regional seperti Tiongkok.

Di sisi lain upaya junta untuk menyelenggarakan pemilu yang telah tertunda lebih dari dua tahun, mendapat tanggapan setengah-setengah dari kelompok pemberontak dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi dipimpin Aung San Suu Kyi.

Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong, mengatakan selama pertemuan pada 19 Desember di Bangkok bahwa semua pihak harus mendukung Myanmar dalam memajukan proses perdamaian dan rekonsiliasi, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat.

Sun pun mengatakan semua pihak di Myanmar harus menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi. ST/Bloomberg/I-1