Komnas Soroti Peningkatan Kerentanan Perempuan Akibat Krisis Iklim

Senin, 16 Des 2024, 18:25 WIB

JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melihat krisis iklim memiliki dampak signifikan terhadap perempuan, terutama meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dan kemiskinan yang dapat dialami oleh perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam diskusi membahas krisis iklim dan kekerasan terhadap perempuan yang diikuti daring dari Jakarta, Senin, mengatakan perempuan masuk dalam kelompok rentan menghadapi dampak perubahan iklim bersama dengan anak-anak, masyarakat adat, lansia, penyandang disabilitas serta kelompok marjinal lain.

Ket. Foto: Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam diskusi membahas krisis iklim dan kekerasan terhadap perempuan yang diikuti daring dari Jakarta, Senin (16/11). — Sumber: ANTARA/Prisca Triferna

"Mereka kemudian berada di dalam situasi krisis iklim yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender dalam konteks krisis iklim. Di antaranya adalah misalnya terjadi eskalasi kerentanan, di mana misalnya temuan kami Komnas Perempuan, perubahan lingkungan itu turut melemahkan ekonomi dan keamanan perempuan, baik dalam sosial maupun keluarga," kata Veryanto.

Dia menjelaskan bagaimana konflik sumber daya alam yang berkontribusi terhadap krisis iklim, banyak membuat perempuan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Seperti contoh, jelasnya, pembuangan limbah tidak bertanggung jawab oleh perusahaan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap mata pencaharian petani dan pekerja kebun, yang sebagian terdiri atas perempuan, ditambah potensi intimidasi dari pihak pencemar ketika mereka memprotes fakta tersebut.

"Krisis iklim itu akan mengakibatkan pemiskinan terhadap perempuan, bahkan saya berani menyebut bahwa krisis iklim berkontribusi pada feminisasi kemiskinan," tutur dia.

Krisis iklim juga berpengaruh terhadap ketidakstabilan sosial, yang dapat menimbulkan gesekan baru di masyarakat dengan perempuan dan kelompok rentan lain dapat menjadi korban ketika hal itu terjadi.

Menurut data Komnas Perempuan, selama periode 2003 sampai dengan 2021 terdapat 67 pengaduan yang diterima terkait dengan kasus konflik sumber daya alam, terjadi di 22 provinsi. Ant/I-1

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: Antara

Berita Terbaru

Sempat Unggul, Liverpool Gagal Menang! Newcastle Paksa The Reds Berbagi Poin

Gempa M 5,2 Guncang Manggarai NTT, Ada Potensi Tsunami? Ini Penjelasan BMKG

Menang Dramatis! Lando Norris Rebut Juara GP Belanda 2026, Verstappen Tersingkir Usai Kecelakaan

Karya Kreatif Indonesia dan Karya Kreatif Benuanta 2026, Dorong kebangkitan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Karhutla di Tengah El Nino Ancam Ekonomi, Dampaknya Bisa Lebih Besar dari Nilai Hutan yang Terbakar

Pameran Arsip Asrul Sani Telusuri Jejak Kreatif Maestro Sastra dan Film

Kabut Asap Karhutla Selimuti Palembang, Jarak Pandang Kurang dari 50 Meter dan Kualitas Udara Berbahaya

QRIS Menjangkau 65,77 Juta Pengguna, Mayoritas Merchant Merupakan UMKM

Penyerapan Gabah Petani Capai 3,67 Juta Ton, Bulog Dekati Target 4 Juta Ton

Mendadak Gelar Ratas pada Malam Hari di Waktu Libur! Presiden Bahas Karhutla dan Bencana di NTT

Daun Pandan Tak Sekadar Aroma Khas, Ada Ikatan antara Hainan dan Indonesia yang Terjalin Semakin Erat

Kegiatan Gratis di HBKB Kenalkan Bahasa Isyarat kepada Masyarakat

Banten Siapkan Fasilitas Hoki Baru 2027, Target Cetak Atlet untuk PON 2032 hingga

Karhutla di Kalbar Capai 38 Ribu Hektare, BNPB Waspadai Ancaman Bencana Asap

Status Bandara IKN Bakal Diubah Jadi Bandara Umum

TNI Siagakan 73.766 Personel Tangani Karhutla di Berbagai Wilayah.

TNI Salurkan 695,17 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT.

Perlu Audit Nasional PMB Jalur Mandiri PTN Buntut Kasus Unsoed

Kelas Menengah Menyusut Pertanda Kemajuan Pembangunan Indonesia Melambat

Pramono Siapkan 10.000 Bus Listrik untuk Atasi Polusi dan Kemacetan Jakarta

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.