Kemakmuran Harus Merata, Tanpa Kesenjangan Sosial Ekonomi yang Tajam

Menurut Nazar, kemakmuran yang merata seperti yang disampaikan Haedar Nashir tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi salah satu cita-cita nasional yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hak Dasar Rakyat

Selain pengurangan kemiskinan, Nazar menegaskan pentingnya meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari program pemerintah. “Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Muhammadiyah telah berkontribusi besar di sektor ini, dan dengan dukungan serta koordinasi pemerintah, dampaknya bisa jauh lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan keadilan sosial itu merupakan amanat dan tugas konstitusional pemerintah yang utama adalah memajukan kesejahteraan umum.

“Untuk itu diperlukan politik ekonomi atau politik kemakmuran yang sudah diamanatkan pula dalam konstitusi yaitu Pasal 33 UUD 1945,” tegas Awan.

UUD 1945 mengamanatkan untuk merealisasikan demokrasi ekonomi. “Tanpa itu, nampaknya kemakmuran, pemerataan, dan keadilan sosial masih jauh dari harapan,”ungkapnya.

Menanggapi mengenai implementasi kebijakan itu sesuai konstitusi, Awan menilai jika realisasinya masih jauh dari harapan. Sebagai tolok ukur dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang cenderung masih tinggi.