Kotak Kosong Pilkada 2024: Bagaimana Dominasi Elite Menyetir Kompetisi Politik hingga ke Daerah

Ini terjadi akibat dominannya peran elite dalam tata kelola organisasi internalnya. Arah dan kebijakan politik partai pun sangat dipengaruhi oleh preferensi personal elite pimpinan partai. Biasanya hal ini terjadi karena mereka merupakan pendiri maupun penyandang utama dana operasional partai.

Pendanaan partai inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak berfungsinya kelembagaan partai secara optimal. Ini membuat kandidat harus menanggung biaya pemilihan mereka secara mandiri. Partai kemudian mencari alternatif pendanaan dari individu-individu dengan sumber ekonomi relatif tak terbatas (oligarki), lalu menjadi bergantung kepada bantuan finansial dari oligarki untuk kegiatan partai, khususnya kampanye pemenangan pemilu.

Partai akhirnya tidak menjalankan fungsi edukasi, agregasi, maupun artikulasi kepentingan publik, melainkan lebih memilih bergabung ke kekuasaan.

Melalui posisi strategis di pemerintahan, partai mendistribusikan sumber-sumber kekayaan negara melalui program kementerian/lembaga ke jaringan sosial-politiknya. Kondisi ini semakin melembagakan patronase (dukungan atau sponsor) dan klientelisme (hubungan patron-klien) yang melegitimasi praktik-praktik politik transaksional.

Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya transparansi dan maraknya korupsi pada tata kelola pemerintahan. Akibatnya, eksistensi demokrasi yang mensyaratkan akuntabilitas publik tidak lagi menjadi kebutuhan bersama.

Partai politik butuh ‘pertolongan’

Suka atau tidak, desain demokrasi kita menempatkan partai pada posisi krusial. Partai berwenang mengajukan calon pejabat publik untuk mengelola negara beserta segala sumber dayanya. Demokrasi tidak hanya soal perluasan partisipasi tetapi juga penguatan institusi. Agar demokrasi Indonesia berfungsi dengan baik, penting untuk mendorong pelembagaan partai secara demokratis.

Peningkatan pendanaan publik untuk partai bisa menjadi langkah awal. Kontrol publik atas partai sangat penting bagi masa depan demokrasi kita.

Peningkatan pendanaan akan mendorong tuntutan publik terhadap kinerja partai yang lebih baik dalam menjembatani kepentingan warga negara dan pemerintah. Publik juga semakin memiliki alasan konkret untuk mendesak tata kelola partai yang lebih demokratis dan profesional. Dengan demikian, partai bukan lagi sekadar simbol kekuasaan personal, tetapi menjadi organisasi yang dimiliki bersama untuk memajukan kesejahteraan.

Wacana ini tentu saja merupakan proses panjang yang membutuhkan kesepakatan bersama. Partai perlu meyakinkan masyarakat sipil bahwa mereka bisa dan siap mengelola pendanaan publik secara transparan dan bertanggung jawab.

Jerman dan Turki bisa menjadi rujukan perbandingan bagaimana negara memberikan bantuan pendanaan pada partai. Hal ini tak lepas dari pandangan bahwa partai merupakan institusi melekat di demokrasi modern yang turut menghadirkan barang-barang publik (publik goods) kepada masyarakat. Negara kemudian mengalokasikan dana bantuan ke partai. Pada saat yang sama, negara juga menuntut transparansi dan akuntabilitas melalui lembaga negara yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pemanfaatan dana publik tersebut.

Elite juga perlu merelakan berkurangnya kendali mereka atas partai. Persetujuan publik tentunya menjadi kunci mendorong tata kelola partai yang lebih baik. Kemarahan publik atas revisi UU Pilkada dan berbagai isu krusial lainnya merupakan tanda bahwa publik semakin peduli sekaligus khawatir terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Saat ini, oligarki partai menganggap partai adalah milik mereka. Namun, mereka harus ingat bahwa mereka membutuhkan dukungan publik sebagai sumber utama legitimasi meraih kekuasaan pemerintahan.