BPK Berharap Pembangunan IKN Sesuai Rencana

JAKARTA - Pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), diharapkan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“(Kami) juga berharap agar dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 (terkait IKN), kinerja pembangunan bisa lebih baik dan transparan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq saat kunjungan kerja ke IKN, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, BPK melakukan pendalaman kemajuan pembangunan Kota Nusantara yang mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan IKN.

Pihaknya meninjau sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, antara lain rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, Embung MBH, dan Taman Kusuma Bangsa.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara langsung,” ujar dia.

“Kunjungan kami, cerminkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” kata Akhsanul Khaq.

Selain melakukan kunjungan, BPK melakukan diskusi bersama dengan Otorita IKN (OIKN) untuk membahas soal transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian ibu kota baru Indonesia.

Diskusi yang dilakukan menjadi sarana penting memperkuat hubungan antara lembaga pengawas negara dan pelaksana pembangunan agar setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh.

Pada pertemuan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan laporan dan rencana kerja OIKN kepada BPK untuk memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparansi tinggi.

Pembahasan ini mencakup progres pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN, termasuk investasi dari pihak swasta yang turut berkontribusi dalam proyek pembangunan tersebut.

Dengan begitu, BPK memperoleh gambaran besar dari pembangunan yang telah dan bakal dilaksanakan di Kota Nusantara.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memaparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kukar kepada BPK RI. Ant/S-2