Jangan Cuma Memperkuat TNI, Prabowo Juga Perlu Memperkokoh Keamanan Hayati Laut

Selain itu, teridentifikasi pula keberadaan teritip yang mengokupasi terumbu buatan di Pantai Dimas, Trenggalek, Jawa Timur, sehingga mengganggu proyek restorasi karang setempat.

Fenomena serupa juga terjadi di Selandia Baru. Lebih dari 30 kapal dengan ukuran antara 1.400 hingga 32.000 GT terdeteksi membawa berbagai spesies asing seperti alga, teritip, dan kerang, ke negara ini sehingga berdampak pada keberagaman hayati setempat.

Di Australia, biofouling juga ditemukan pada kapal perang yang baru saja menyelesaikan tugas luar negeri, dengan spesies seperti Cymodoce gaimardii dan Neosphaeroma laticaudum tercatat sebagai “penumpang” terbanyak.

Langkah perbaikan

Indonesia harus melindungi seluruh sumber daya perairan dengan memperkuat kebijakan penanganan biofouling maupun water ballast.

Menurut organisasi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Laut Asia Timur (PEMSEA), Indonesia belum memiliki strategi dan kebijakan penanganan biofouling. Pasalnya, bukti ilmiah dari spesies perairan asing maupun invasif serta dampaknya amat sedikit. Per 2023, hanya ada sekitar 22 studi tentang spesies golongan ini.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah mendata risiko serta merumuskan rencana pengelolaan biofouling dan water ballast dari kapal-kapal. Langkah ini harus diawali dengan penambahan kewajiban kapal dalam aturan pencemaran laut. Contohnya seperti kewajiban pembersihan kapal dari organisme asing setidaknya 30 hari sebelum memasuki perairan nasional.

Pemerintah juga perlu membentuk komite biosekuriti nasional yang telah dirumuskan sejak 19 tahun lalu tapi tak kunjung bekerja karena belum ada kesepahaman soal ruang lingkup biosekuriti. Selain Badan Karantina, komite perlu terdiri dari unsur pemerintah dan pihak terkait seperti perwakilan nelayan, pembudi daya, dan lain-lain.

Indonesia juga harus membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mendata berbagai ancaman spesies invasif, khususnya di perairan.

Sinergi tersebut juga perlu melingkupi dukungan serta kerja sama dengan universitas, baik nasional maupun internasional, untuk memperkuat riset dan basis data yang masih sangat kurang. Langkah ini sudah dilakukan pemerintah Australia melalui program hibah The Environmental Biosecurity Project Fund untuk mendukung penelitian dan penguatan kebijakan terkait biosekuriti laut.

Tanpa penguatan riset, upaya perlindungan kekayaan hayati perairan Indonesia bak berjalan dalam gelap.

Samuel Finley, Analis Senior Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan mahasiswa doktoral Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Buntora Pasaribu, Assistant Professor, Universitas Padjadjaran