Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Komnas HAM Desak Pemerintah Hapus Hukuman Mati

12 Jumat, 11 Okt 2024, 01:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Komnas HAM Desak Pemerintah Hapus Hukuman Mati Komnas HAM Desak Pemerintah Hapus Hukuman Mati Doc: ANTARA/Fath Putra Mulya
Ket. Arsip foto. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (25/3/2024).

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan penghapusan hukuman mati.

Harapan besar itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyikapi Hari Antihukuman Mati Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober.

Atnike Nova Sigiro mengatakan, sejak Second Optional Protocol dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) diadopsi pada tahun 1991, penghapusan hukuman mati merupakan standar norma internasional yang menjadi arus utama.

"Sebagai standar norma internasional, maka pemerintah Indonesia perlu untuk terus konsisten di dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang sejalan dengan perkembangan yang sudah ada di dalam KUHP Nasional yang baru," kata Atnike di Jakarta, Kamis (10/10).

Ketentuan tentang hukuman mati, imbuh Atnike, tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 ICCPR yang menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

Sementara itu, dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan pidana mati diatur sebagai hukuman alternatif serta terdapat pula aturan tentang penundaan eksekusi pidana mati.

Di sisi lain, pemerintah RI telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati.

Lebih jauh, Komnas HAM menilai, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan adanya moratorium atau penangguhan pelaksanaan hukuman mati serta penghapusan pelaksanaan hukuman mati untuk kasus-kasus baru.

"Untuk mendukung pelaksanaan penghapusan hukuman mati di Indonesia, ratifikasi Second Optional Protocol merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan pemerintah," ucap Atnike.

Penghapusan hukuman mati dengan tegas dituangkan dalam The Second Optional Protocol to the ICCPR. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
Megapolitan
Keluarga Harus Terjaga dari...

Sekolah Swasta Gratis Bertambah 100

52 menit yang lalu | Sujar

Megapolitan
Sekolah Swasta Gratis Berta...
Advertisement
Update Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U17: Indonesia Posisi Kedua Setelah Hajar Filipina 3-0

Update Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U17: Indonesia Posisi Kedua Setelah Hajar Filipina 3-0

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.