Masyarakat Jakarta Diharapkan Tidak Golput

JAKARTA - Pada tanggal 27 November akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2024, termasuk untuk Jakarta. Terkait hal ini, masyarakat Jakarta diharapkan tidak menjadi golongan putih (golput) alias tidak memilih. Mereka justru diminta aktif memilih. Harapan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Warga diajak untuk menggunakan hak pilih.

"Kami berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong datang ke TPS. Ini kesempatan pertama Jakarta setelah tak jadi ibu kota negara," jelas Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya, Jumat. Dia menanggapi viralnya gerakan coblos tiga pasangan calon (paslon) di media sosial.

Lebih detil Doddy memaparkan, jika masyarakat tidak hadir ke TPS saat pilkada, suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang. Doddy memberikan contoh, apabila ada 100 warga, 50 orang golput. Lalu 50 orang lainnya ke TPS. Kemudian setelah dihitung, terdapat 20 suara tidak sah. Maka yang menentukan kemenangan hanya 30 suara.

"Pemenang di Jakarta dihitung, 50 persen plus satu dari total suara sah," jelas Doddy. Artinya, gerakan golput atau coblos semua paslon, tidak punya makna. Ini justru gerakan tidak mendidik. Ini mempermudah paslon untuk menang.

Di sisi lain, Anggota KPU Jakarta, Astri Megatari, akan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam pilkada. Harapannya, mereka menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.

"Kami optimistis bahwa warga Jakarta sekarang cerdas-cerdas. Mereka kritis-kritis. Semuanya bisa menilai ketiga paslon dengan pikiran dan pandangan terbuka," kata Astri. Dia menilai ini justru membuat masyarakat Jakarta semakin kritis dalam memilih pemimpin.

Dorong Partisipasi

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Mahasiswa Betawi (Serambi) mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta yang digelar 27 November 2024 agar pesta demokrasi berjalan baik. "Mari sama-sama membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ini akan menyukseskan Pilkada Jakarta," tutur perwakilan dari DPP Serambi, Ihsan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Untuk meningkatkan partisipasi public, Serambi mengadakan diskusi publik terkait pelaksanaan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (12/9). Diskusi melibatkan KPU Jakarta dan elemen masyarakat. Sedangkan terkait aksi coblos tiga paslon, disebutkan setiap warga hendaknya menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, kalau coblos ketiga-tiganya sudah merupakan ajakan atau mempengaruhi, ini bisa ada sanksi hukum. "Kalau sudah mempengaruhi atau ajakan, ini bisa diberi sanksi hukum," tandas Ihsan. Dia menyebutkan Pilkada Jakarta 2024 adalah perhelatan pesta demokrasi bagi warga.

"Maka, kami ingin bersentuhan dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi warga Jakarta," tuturnya. Di sisi lain, Dody Wijaya akan terus sosialisasi tahapan-tahapan Pilkada Jakarta agar tingkat partisipasi publik meningkat.

"Sudah menjadi tugas KPU untuk sosialisasi. Tetapi KPU Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Kami perlu dukungan semua elemen untuk menyukseskan Pilkada Jakarta 2024," tandas Dodi.

Ada tiga paslon gubernur dan wakil untuk Pilkada Jakarta. Mereka adalah pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.