Jepang Protes Keras atas Peluncuran Rudal Balistik Korut

TOKYO - Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, pada Kamis (12/9), pemerintah Jepang mengajukan protes keras kepada Korea Utara (Korut) terkait peluncuran rudal balistik Pyongyang dan menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan regional.

Pada Kamis pagi, kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap, melaporkan Korut meluncurkan rudal balistik tak dikenal ke arah Laut Jepang.

Kementerian menambahkan Korut meluncurkan beberapa rudal balistik ke arah timur laut, dan setidaknya dua di antaranya menempuh jarak 350 kilometer dengan ketinggian maksimum 100 kilometer, sebelum jatuh ke laut.

"Tidak ada laporan kerusakan sejauh ini," bunyi pernyataan itu.

Seperti dikutip dari Antara, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, telah menginstruksikan kementerian terkait untuk melakukan analisis mendetail terkait situasi peluncuran rudal oleh Korea Utara.

"Pemerintah Jepang akan terus bekerja sama erat dengan AS dan Korsel serta akan melakukan segala upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan," ujar Kishida.

Kepala Staf Gabungan Korsel mengonfirmasi kotut meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Jepang, dan menambahkan jangkauan rudal itu, jika ditembakkan ke arah Korsel, cukup untuk mencapai kota-kota besar di Korsel seperti Seoul dan Daejeon, serta beberapa instalasi militer utama.

Mengancam Perdamaian

Korsel mengecam peluncuran terbaru Korut karena secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta berjanji akan memberikan respons tegas.

Peluncuran terakhir ini terjadi setelah Korut memperingatkan pekan lalu bahwa Korsel dan AS akan membayar "harga yang mahal" karena mengadakan latihan tahunan besar-besaran. Korut berulang kali mengecam latihan itu, menyebutnya sebagai latihan untuk menyerang wilayahnya.

Sementara Amerika Serikat dan Korsel berpendapat bahwa latihan mereka bersifat defensif. Sebelumnya, Korsel, AS, dan Jepang sepakat untuk mempercepat pembahasan pembentukan mekanisme alternatif guna memantau penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut dalam tahun ini.