Netanyahu Berjanji Akan Tarik Pasukan Mundur dari Koridor Philadelphi

Ankara - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berjanji kepada Presiden AS, Joe Biden, akan menarik mundur tentara Israel sejauh satu kilometer dari 14 kilometer Koridor Philadelphi, yang membentang di sepanjang perbatasan Jalur Gaza-Mesir, dan menempatkan sejumlah kecil pos militer di area tersebut.

Janji ini disampaikan sebagai bagian dari diskusi yang sedang berlangsung antara Israel dan AS mengenai serangan militer di Jalur Gaza dan dampak yang lebih luas terhadap keamanan regional, demikian dilaporkan oleh Channel 12 Israel.

Laporan tersebut tidak merinci kapan penarikan tersebut akan dilakukan atau berapa banyak situs militer yang akan tetap berada di sana.

Koridor Philadelphi, zona penyangga demiliterisasi sepanjang 14 kilometer (8,69 mil) di sepanjang perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir, tetap menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi antara Israel dan Hamas.

Baik pemerintah Israel maupun pemerintah AS belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai janji yang dilaporkan itu.

Selama beberapa bulan terakhir, AS, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan, gencatan senjata, dan memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

Namun, upaya mediasi ini terhambat oleh penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas agar menghentikan perang.

Israel tetap melanjutkan serangan brutal di Jalur Gaza setelah kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober tahun lalu menyerbu Israel meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 40.200 kematian warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta lebih dari 93.000 luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade yang terus berlangsung di Gaza telah menyebabkan kekurangan parah akan makanan, air bersih, dan obat-obatan, yang membuat sebagian besar wilayah tersebut hancur lebur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Pengadilan Internasional yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina telah mencari perlindungan sebelum area tersebut diinvasi pada 6 Mei.