RAPBN 2025 Harus Waspadai Risiko Pelambatan Ekonomi Dunia

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diharapkan akan mengakomodasi program-program yang telah dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu penting agar pembangunan setelah masa suksesi kepemimpinan langsung berlanjut tanpa menghabiskan waktu untuk melakukan berbagai penyesuaian anggaran dengan program.

Selain itu, anggaran dan belanja negara tahun depan juga diharapkan lebih menekankan pada berbagai tantangan, khususnya ancaman pelambatan ekonomi global, ancaman krisis pangan, dan kenaikan harga energi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada rapat terbatas yang membahas Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8), mengatakan RAPBN 2025 diharapkan mengakomodasi semua program Presiden terpilih.

Presiden juga mengingatkan bahwa penyusunan RAPBN 2025 harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan naiknya harga minyak.

"Yang paling penting, waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas kepada krisis pangan, harga minyak yang naik," kata Presiden.

Kepala Negara dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya kemudahan investasi, serta produk-produk yang berkaitan dengan ekspor.

Pengamat ekonomi politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi, Nazar el Mahfudzi, yang diminta pendapatnya, mengatakan penyusunan RAPBN 2025 yang mampu mengakomodasi program Presiden terpilih menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan pemerintahan dengan tetap menjaga kredibilitas anggaran negara.

"Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga bentuk penghormatan dan dukungan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Nazar.

Hal yang terpenting juga dalam penyusunan APBN, kata Nazar, adalah kredibilitas dan kepastian. Dengan mendesain RAPBN 2025 yang mengakomodasi program Presiden terpilih maka akan memberi sinyal adanya kepastian sekaligus keberlanjutan yang smooth dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan berikutnya. Pada gilirannya, hal itu akan meningkatkan kredibilitas pemerintah.

"Anggaran yang kredibel sebagai kunci dalam merealisasikannya dengan baik, sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, mengakomodasi program Presiden terpilih adalah langkah yang tepat untuk memastikan transisi yang mulus dan kelanjutan dari berbagai program yang sudah berjalan," jelasnya.

Dia pun sepakat akan pentingnya mempertimbangkan risiko global seperti kebijakan suku bunga dan geopolitik yang memanas. Sebab itu, penyusunan RAPBN harus fleksibel dan adaptif. Selain itu diperlukan juga strategi penganggaran yang bersifat antisipatif seperti keleluasaan fiskal di sektor-sektor yang riskan guncangan dan juga bantalan sosial.

Dengan mengakomodasi program Presiden terpilih maka akan menjadi sebuah langkah strategis untuk memastikan kesinambungan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat.

"RAPBN 2025 pun diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misi yang telah diamanatkan oleh rakyat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih," pungkasnya.

Program Cepat Terealisasi

Sementara itu, Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan penyusunan RAPBN tersebut menunjukkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang memiliki visi berkelanjutan. Jika rancangan tersebut disetujui, otomatis akan mempercepat realisasi program pemerintahan mendatang, serta lebih cepat mengantisipasi potensi dampak pelambatan ekonomi global.

"Jika ini terealisasi, otomatis program-program pemerintahan mendatang akan lebih cepat terealisasi, dan otomatis pula diharapkan target-target pembangunan yang ditetapkan Prabowo-Gibran akan lebih cepat tercapai," katanya.

Demikian pula langkah antisipasi pelambatan ekonomi global menunjukkan kalau Presiden punya visi dan gerak cepat dalam mengantisipasi. Sikap seperti itu layak diapresiasi sebagai upaya untuk memastikan adanya kesinambungan dan keterpaduan.

"Kalau sebuah rezim tidak memikirkan kesinambungan maka akan mudah terjebak kepada pembangunan yang spasial berdimensi terbatas saja dan akan terkesan tambal sulam. Demikian juga perhatian ekstra terhadp ekonomi makro dunia layak terus menjadi pertimbangan awareness and allertness karena berpotensi menjadi variabel pengganggu dan pendukung sebuah proses program dan anggaran negara," jelas Surokim.