Dinkes: Satu Kelurahan di Mataram Bebas dari Kasus Stunting

Doc: ANTARA/Nirkomala

Ket. Kegiatan pengukuran tinggi badan balita di Posyandu Kantor Lurah Kebun Sari, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MATARAM - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan satu kelurahan dari 50 kelurahan di Kota Mataram dinyatakan bebas kasus stunting.

"Alhamdulillah, Kelurahan Mataram Barat, salah satu dari 50 kelurahan di Mataram sekarang bebas sudah stunting," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Emirald Isfihan di Mataram, Rabu.

Secara keseluruhan Dinkes Kota Mataram mencatat kasus stunting di Kota Mataram tersisa 7,9 persen atau 1.900 balita. Jumlah itu turun dari data 2023 sebesar 8,61 persen atau lebih dari 2.000 balita.

Emirald mengatakan keberhasilan Kelurahan Mataram Barat dengan nol kasus stunting tersebut berkat kerja keras kelurahan bersama para kader yang aktif melakukan kunjungan dan intervensi sasaran.

Termasuk berkoordinasi dengan tim Dinkes yang ada di puskesmas sehingga Dinkes juga ikut aktif datang mendukung memberikan bantuan dan program sehingga kasus stunting di Kelurahan Mataram Barat nihil.

"Apa yang dilakukan kelurahan tersebut patut dicontoh kelurahan-kelurahan lain agar Kota Mataram bisa nol kasus stunting," katanya.

Di sisi lain, Emirald mengatakan untuk mendukung kelurahan dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinkes siap datang ketika kelurahan atau kader aktif memberikan informasi program kegiatan.

"Kami siap turun memberikan memotivasi dan mendukung warga, jika kelurahan atau kader aktif memberikan kami informasi program stunting," katanya.

Terkait dengan itu, setelah nol kasus stunting di Kelurahan Mataram Barat, saat ini sedang dilakukan program pencegahan agar tidak ada kasus baru melalui penanganan dari hulu.

Artinya, penanganan dari kesehatan remaja, calon pengantin, dan ibu hamil melalui program periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan mengoptimalkan pemantauan ibu hamil.

"Ibu hamil yang kekurangan gizi juga bisa menjadi pemicu kasus stunting baru. Jadi ibu hamil harus terus dipantau," katanya.

Menurutnya, kasus stunting disebabkan multi faktor diantaranya selain kekurangan gizi ibu hamil juga bagaimana pola asuh, pemberian asupan makanan, kesehatan lingkungan, dan sanitasi juga sangat mempengaruhi kesehatan anak sehingga bisa menyebabkan stunting.

Terkait dengan itu, dalam penanganan kasus stunting di Kota Mataram saat ini juga dilakukan secara kolaborasi baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibagi untuk bertanggung jawab di masing-masing kelurahan melakukan penurunan stunting, pihak swasta, dunia usaha dan lainnya.

"Intervensi penangan stunting yang kita berikan di masing-masing wilayah binaan sama. Kami juga rutin memberikan masukan ke OPD terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Bahkan, program pemberian dua butir telur untuk memenuhi protein balita stunting yang sudah berjalan sudah dilengkapi dengan tambahan protein dari daging dan sayur.

Dengan demikian, diharapkan bisa mempercepat perbaikan kualitas gizi balita stunting dan dilakukan terapi selama 90 hari atau tiga bulan.

"Hasil dari pemberian makanan tambahan itu, baru bisa kita lihat atau evaluasi minimal setelah tiga bulan," katanya.*