Korporatisasi Perkuat Peran Koperasi di Perekonomian Nasional

JAKARTA - Modernisasi tata kelola koperasi harus terus direalisasikan di tengah ketatnya persaingan di industri keuangan, terutama menjamurnya layanan finansial digital (fintech). Sebab, peran koperasi masih sangat signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, terus mendorong korporatisasi koperasi melalui skema Koperasi Multi Pihak (KMP) untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional. "Di beberapa negara, KMP terbukti efektif mengonsolidasikan sumber daya dan fleksibel terhadap inovasi," ujarnya dalam Seminar Hari Koperasi Nasional ke-77 di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Koperasi Multi Pihak merupakan model koperasi yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda dalam satu wadah usaha sama. Berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya terdiri dari satu jenis anggota, KMP dapat menyatukan berbagai pihak, seperti petani, produsen, konsumen, pekerja, dan pihak lainnya yang relevan.

Berdasarkan data online data system (ODS) sampai 31 Mei 2024, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sudah ada sebanyak 166 KMP, yang sebagian besar merupakan koperasi baru dan hanya 15 koperasi konversi dari model konvensional.

Tercatat sedikitnya 80 KMP berdiri setiap tahun yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan jenis koperasi produksi sebanyak 32 persen, jasa 26 persen, konsumsi 24 persen, dan sisanya pemasaran.

"Sektor produksi, khususnya pertanian, cukup dominan daripada usaha lainnya, dan itu yang tengah menjadi perhatian kami," kata Menkop UKM.

Dari segi wilayah, KMP berdiri di beberapa provinsi, di antaranya Jawa Barat 22 persen, 14 persen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 10 persen di Jakarta, Kalimantan dan Nusa Tenggara masing-masing 8 persen, dan 9 persen di Sumatera. Sisanya, tersebar di Bali, Banten, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Riau, dan Sulawesi.

Peran koperasi dinilai masih sangat signifikan dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam akses pembiayaan yang nyaris sejajar dengan perbankan.

Mengutip hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, Deputi bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM, Ahmad Zabadi, mengatakan tingkat literasi dan akses pembiayaan di Indonesia setidaknya ada dua entitas yang tertinggi, yakni perbankan dan koperasi.

"Yang tertinggi itu dua, yakni perbankan sebesar 4,9 persen, dan koperasi 4,3 persen. Yang lainnya, seperti pegadaian, fintech, asuransi, di bawah 3 persen," katanya, akhir pekan ini.

Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 130 ribu koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota koperasi di Indonesia dengan yang menjadikan koperasi berperan penting dalam perekonomian.

Kembangkan Kapasitas

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mendorong koperasi-koperasi di desa untuk terus mengembangkan kapasitas di produk-produk unggulan mereka. Sebab, koperasi yang mengoptimalkan keunggulan produk mereka akan membawa manfaat maksimal bagi daerahnya dan daerah sekitarnya.

Zulkifli mencontohkan, Koperasi Unit Desa (KUD) Sarwa Mukti yang mengandalkan susu sebagai produk unggulan. Potensi dan manfaat KUD Sarwa Mukti dalam memenuhi kebutuhan bahan produk susu sangat terlihat dan terasa di kawasan sekitar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.