Menlu Retno Ingatkan Ekonomi Inklusif Harus Termasuk Dalam Pembangunan Afghanistan

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa ekonomi inklusif, yang melibatkan perempuan, harus menjadi bagian dalam pembangunan ekonomi Afghanistan.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam sesi pertama bertajukEnabling Private Sectordalam Pertemuan ke-3 Para Utusan Khusus untuk Afghanistan atau disebut Doha III di Qatar, Senin.

"Masalah perempuan ini selalu saya bawakan dalam tiap isu yang kita bahas. Dalam Sesi I, saya juga menyampaikan bahwa membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting sekali dalam sistem perbankan," kata Retno dalam transkrip keterangan pers yang disampaikan Kemlu RI, Senin malam.

Selain pemberdayaan perempuan, dia juga menekankan pentingnya membangun lingkungan yang mendukung(enabling environment)bagi tumbuhnya sektor swasta(private sector)yang inklusif.

Retno memaparkan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dengan Afghanistan, misalnya kerja sama dengan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) di bidang inklusi keuangan dengan mengembangkan model bisnis keuangan mikro syariah.

"Kemudian kerja sama pengembangansharia banking. Komunikasi saat ini terus berjalan dan sebagai catatan, Bank Dunia dalam presentasinya secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini," tuturnya.

Retno pun menyampaikan persiapan Indonesia untuk menyambungkan kontak antara para wirausahawan perempuan Indonesia dengan Afghanistan.

"Hal lain yang saya sampaikan dalam Sesi I adalah mengenai pentingnyaawarenessmengenai rezim sanksi secara benar untuk menghindari dampak yang tidak perlu bagi ekonomi Afghanistan," katanya.

Ia kemudian mengusulkan pembentukan kelompok kerja(working group)yang khusus membahas kerja sama ekonomi dengan lebih konkret dan melibatkan para pemangku kepentinganterkait guna memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi.

Lebih lanjut, dalam Sesi II yang membahas soal pemberantasan narkotika, Retno mengatakan bahwa isu narkoba tidak hanya mengkhawatirkan bagi Afghanistan, tetapi juga isu yang akan memberikan dampak pada kawasan dan dunia.

"Kita perlu mengapresiasi kebijakanpoppy ban.Pertanyaannya adalah bentuk dukungan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat internasional sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Afghanistan," kata dia, merujuk pada larangan menanam opium di Afghanistan, yang telah menurunkan 95 persencultivation of opiumdi Afghanistan.

Dalam konteks ini, Retno mengatakan perlunya rehabilitasi bagi pengguna obat-obatan yang jumlahnya cukup signifikan dan berasal dari generasi muda Afghanistan.

"Masa depan Afghanistan akan suram jika upaya rehabilitasi tidak berhasil," ujar dia, menegaskan.

Dia kemudian menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan kebijakantreatmentyang setara, di mana para korban perempuan dapat memperoleh perlakuan yang setara. Dalam konteks ini, Indonesia siap membantu upaya rehabilitasi dan program reintegrasi ke masyarakat.