BKKBN: Jumlah Lansia Semakin Banyak pada 2035

Sebelumnya, Hasto Wardoyo meminta pemerintah daerah segera memasukkan data pada sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), agar mencapai target 95 persen akhir Juni.

"Di waktu yang tersisa ini, saya minta pada gubernur, wali kota/bupati, dan segenap tim percepatan penurunan stunting, untuk gerakan intervensi serentak yang input EPPGBM-nya belum sampai 95 persen, mohon disegerakan mencapai minimal 95 persen, karena targetnya Menteri Kesehatan kan 100 persen, kami harapkan ini bisa tercapai," kata Hasto dalam webinar yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Intervensi dimaksud adalah penimbangan dan pengukuran serentak di pos pelayanan terpadu (posyandu).

Hasto menjelaskan, intervensi penimbangan dan pengukuran serentak dilakukan karena berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dari sebelumnya di tahun 2022 yakni 21,6 persen.

"Hasil SKI turunnya sangat sedikit, hanya 0,1 persen, untuk itu kami BKKBN bersama Wamenkes, kemudian Menko PMK, dan Kepala Staf Kepresidenan, menghadap ke Wakil Presiden untuk mohon arahan, waktu itu ada Penjabat Gubernur Banten yang presentasi, selisihnya jauh sekali antara hasil SKI dengan angka yang waktu itu dipresentasikan Gubernur Banten," katanya.

Ia mengemukakan, data berdasarkan nama dan alamat dari EPPGBM yang dipresentasikan gubernur Banten, stuntingnya sekitar 2.600, tetapi setelah dipetakan dengan SKI, prevalensinya masih 24 persen.

"Setelah dipetakan di SKI, malah naik, maka mestinya kalau 24 persen dipetakan dengan jumlah balita di Banten maka jumlahnya bisa lebih dari 100.000. Jadi antara 2.600 dengan 100.000 berbeda jauh," ucapnya.

Karena itu, ia menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan input data agar EPPGBM bisa segera diverifikasi dan validasi.

"Kalau sudah di-input semua, ketika diverifikasi dan validasi, validitasnya cukup tinggi. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa membuat salinan atau back up verifikasi dan validasi di daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik -BPS- atau perguruan tinggi," katanya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan BPS dan perguruan tinggi, maka penghitungan sampel dapat lebih efektif, sehingga angka hasil verifikasi dan validasi bisa tepat. Ant/S-2