Nasib Pekerja Migran Perempuan Indonesia di Malaysia

Terdapat banyak kasus mengenai buruh migran yang dipaksa berutang kepada majikan atau agensi penyalur tenaga kerja. Banyak dari mereka yang membayar di muka. Artinya, mereka berutang untuk mendapatkan pekerjaan demi mencoba melarikan diri dari kemiskinan di negara asal mereka.

Namun utang tersebut menjadi hambatan yang mencegah para pekerja meninggalkan pekerjaan mereka meskipun telah dieksploitasi, atau bahkan untuk berani menuntut hak-hak dasar mereka. Ini karena ada ketimpangan relasi kuasa antara buruh migran dan majikan.

Melalui agensi, gaji secara otomatis dipotong dari upah pekerja, dan seringkali dokumen seperti paspor disita oleh majikan sebagai jaminan agar pekerja tidak pergi, mengundurkan diri ataupun melarikan diri dari tempat kerja.

Dengan kata lain, utang ini merupakan pedang bermata dua karena buruh migran yang terpaksa berutang untuk bertahan hidup berisiko mengalami siklus eksploitasi yang tak berujung.

3. Ketidakpastian hukum

Para pekerja migran juga menghadapi ketidakpastian di hadapan hukum. Ini terjadi mayoritas melalui penyitaan dokumen pribadi dan diskriminasi gender.

Praktik penyitaan dokumen pribadi, seperti paspor, oleh majikan atau pemberi kerja masih sering terjadi. Dari sudut pandang hukum, hal ini memerlukan perhatian khusus, karena praktik seperti ini tidak hanya akan melanggar hak-hak pekerja tetapi juga berimplikasi secara ekonomi. Terlebih lagi, ini bisa berujung pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) internasional.

Penyitaan dokumen semacam itu bisa berdampak sosial terhadap identitas para pekerja perempuan dan anak-anak mereka. Situasi ini dapat berkontribusi pada penciptaan kategori individu tanpa kewarganegaraan.

Selain itu, norma hukum di Malaysia menyatakan bahwa perempuan hamil ilegal untuk menjadi pekerja migran di sana. Ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan diskriminasi gender dan dampak sosial dari ketentuan tersebut, termasuk terjadinya keterasingan.

Secara keseluruhan, berbagai ketidakpastian tersebut memperlihatkan adanya struktur kekuasaan yang mendasari ketidakefektifan sistem.

Perlu adanya pendekatan multidisiplin dan kritis guna memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika situasi pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia.

Selain itu, penting juga untuk membuka ruang diskusi yang terinformasi dan identifikasi solusi yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap HAM.

Aniello Iannone, Lecturer | Researcher| Indonesianists, Universitas Diponegoro