Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Jateng Terancam Gagal Panen

"Konsekuensi dari gagal panen ini sangat berpotensi membuat stok beras nasional mengalami penurunan yang signifikan. Namun, secara ekonomi berkelanjutan, pemerintah harus tetap berpihak pada produksi dalam negeri dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak dari gagal panen ini," kata Aditya.

Selama ini, jelasnya, impor kerap disalah mengerti. Impor dianggap efisien dari hitung-hitungan ekonomi. Padahal sebenarnya itu hanya ekonomi jangka pendek, dalam jangka panjang akan sangat merugikan bangunan ekonomi secara menyeluruh.

Seperti dikuti dari Antara, Sekretaris Daerah Provins Jateng, Sumarno mengatakan Pemprov Jateng segera mendata lahan-lahan pertanian di berbagai kabupaten/kota di wilayah ini yang terdampak banjir dan berakibat gagal panen.

Sumarno menyebutkan setidaknya ada sembilan daerah yang dilanda banjir, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Pekalongan, Kudus, Grobogan, Jepara, Kendal, Blora, dan Pati.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pascabanjir, meliputi normalisasi sungai, perbaikan tanggul-tanggul sungai, hingga pendataan areal pertanian yang terdampak banjir.

"Perlu ada normalisasi sungai. Ini perlu koordinasi dengan pemerintah pusat karena kewenangannya BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana," katanya, saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI.

Selain normalisasi sungai dan perbaikan tanggul, ia mengatakan bahwa penanganan yang mendesak dilakukan adalah pendataan petani yang lahannya terendam banjir dan mengalami puso (gagal panen) karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Setelah ini, kami juga segera memerintahkan Dinas Pertanian untuk memantau pendataan para petani yang terkena dampak banjir," katanya lagi.

Sumarno menambahkan Pemprov Jateng bekerja sama dengan berbagai instansi telah menyalurkan bantuan darurat kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir.