Ini yang Dilakukan Pemprov Maluku Bersama Kabupaten dan Kota untuk Kendalikan Inflasi

Doc: Antara/DedyAzis

Ket. Sekda Maluku Sadali Ie (kiri) bersama Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwaellapia.

Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan langkah-langkah kongkret untuk memperkuat kolaborasi antarkabupaten/kota dalam menekan angka inflasi di daerah itu.

"Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan seperti gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi antarkabupaten/kota, dan melakukan kerja sama antardaerah," kata Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.

Kemudian pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memonitor harga di Pasar Mardika.

Pasalnya kata Sekda berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2024 Inflasi berdasarkan IHK yakni pada Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar 6,46 persen Yoy, Kota Ambon 2,74 persen Yoy, dan Kota Tual 2,88 persen Yoy, sehingga untuk inflasi Provinsi Maluku yakni sebesar 4,12 persen per Januari 2024.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan hasil survei BPS pada Desember 2023 yang mencatat inflasi Provinsi Maluku sebesar 2,81 persen.

Hal itu dikarenakan masuknya Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) beserta dengan Kota Ambon dan Kota Tual.

"Saya kaget inflasi Maluku naik jadi 4,12 persen karena ada penambahan Maluku Tengah, ini yang sangat berdampak pada ukuran kinerja Pemprov, dan ancaman juga bagi tiga kabupaten/kota IHK," ucapnya.

Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi ini, dimana inflasi nasional 2,57 persen yoy, untuk itu harus segera malakukan koordinasi, dan bulan depan bisa dilakukan Langkah-langkah dalam penanganan inflasi.

"Sebab Mendagri telah mengingatkan, jika dalam tiga bulan berturut-turut inflasi mengalami kenaikan maka akan dilakukan evaluasi," kata Sadali Ie.

Sekda mengharapkan pada 2024 berbagai langkah strategis dan kerja maksimal dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

"Mari kita terus berkolaborasi demi mewujudkan Pembangunan yang infklusif dan berkelanjutan di Maluku yang kita cintai ini," ucap Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Kamis.