Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Untag Surabaya Serukan Keprihatinan Atas Dinamika Politik dan Hukum di Tanah Air

📅 Senin, 05 Feb 2024, 15:01 WIB | Oleh: Tim Penulis
Untag Surabaya Serukan Keprihatinan Atas Dinamika Politik dan Hukum di Tanah Air Doc: antarafoto
Ket. Civitas Academica Untag Surabaya.

SURABAYA - Civitas academica Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Surabaya turut menyerukan keprihatinan atas dinamika politik dan keberlangsungan hukum di Indonesia yang menjadi polemik menjelang Pemilu 2024.

Rektor Untag Surabaya Prof. Mulyanto Nugroho di Surabaya, Senin, mengatakan keprihatinan itu berhubungan erat atas terjadinya pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD 1945, kearifan lokal, etika dalam berbangsa, dan bernegara.

Pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi.

"Kami mendorong presiden dan para pemimpin menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan," ucap Prof Nugroho.

Prof. Nugroho menyebut masa depan bangsa dan negara tak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani serta penalaran yang kritis dan rasional.

"Mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini, menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini, menjaga bumi, tanah air Indonesia demi kelangsungan kehidupan di negeri yang damai dan sejahtera," katanya.

Prof. Nugroho memimpin pembacaan pernyataan sikap atas dinamika politik sebanyak empat poin diikuti 14 guru besar dan ratusan jajaran rektorat.

Poin pertama, menolak politik dinasti dan intimidasi. Kedua, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Poin Ketiga, menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keempat, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan," ujarnya.

Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi.

Kemudian, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu, menolak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok.

"Mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri. Junjung tinggi peradaban, jangan patahkan nurani karena ambisi," ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gaia musik festival

Daerah
BNPB: Tanggul Jebol Picu Ba...

Lorong Bendera Merah Putih di Tasikmalaya

14 menit yang lalu | Wahyu AP

Nasional
Lorong Bendera Merah Putih ...

Pelatihan pembuatan roti dan kue di Jakarta

19 menit yang lalu | Wahyu AP

Megapolitan
Pelatihan pembuatan roti da...
Daerah
Gunung Lewotobi Laki-Laki A...
Rona
Pemusatan latihan Gita Baha...

Kejuaraan Seluncur Es Terbuka Asia 2026

34 menit yang lalu | Wahyu AP

Olahraga
Kejuaraan Seluncur Es Terbu...

Realisasi PNBP Sumatera Selatan

39 menit yang lalu | Wahyu AP

Nasional
Realisasi PNBP Sumatera Sel...

Optimalisasi pengelolaan sampah TPS 3R

40 menit yang lalu | Wahyu AP

Megapolitan
Optimalisasi pengelolaan sa...

Bau Badan Menyengat, Seorang Penumpang Transjakarta Diturunkan di Kampung Melayu, Manusiawikah?

Bau Badan Menyengat, Seorang Penumpang Transjakarta Diturunkan di Kampung Melayu, Manusiawikah?

04 Aug 2026
Pilihan Pembaca
# 6
# 6
Defisit Migas Tekan Neraca Perdagangan
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.