Bantuan Belum Mampu Turunkan Angka Kemiskinan secara Signifikan

Pemborosan Anggaran

Dari Yogyakarta, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan kualitas belanja APBN diukur dari realisasi dampaknya sesuai amanat konstitusi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Dia pun meminta agar belanja yang tidak efisien harus dikurangi, apalagi yang terkesan pemborosan anggaran dan sama sekali tidak mendongkrak ekonomi masyarakat. Lambatnya penurunan angka kemiskinan menandakan masih banyaknya penyaluran anggaran yang tidak efisien atau kualitasnya rendah.

Sementara itu, pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan yang harus menjadi pelajaran dari realisasi defisit APBN pada 2023 adalah perencanaan pemerintah yang semestinya bisa lebih baik. Perencanaan sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan APBN yang telah ditetapkan.

"Indonesia menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik dari ekternal dan internal, maka penggunaan anggaran negara yang baik dan perencanaan yang baik adalah kunci untuk menyelamatkan perekonomian negara," katanya.