Kabar Terbaru, PPLN Beijing Manfaatkan Libur Imlek Gelar Pemilu pada 14 Februari

Doc: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ket. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Beijing Adanan Purba menyampaikan penjelasan dalam acara sosialissi pemilu 2024 dan nonton bareng film "Kejarlah Janji" di KBRI Beijing, China pada Sabtu (16/12/2023).

Beijing - Kabar terbaru, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Beijing memanfaatkan liburan Tahun Baru China (Imlek) untuk menggelar pemilu pada 14 Februari 2024 atau bersamaan dengan pelaksanaan pemilu di tanah air.

"Waktu pencoblosan di Beijing tetap pada 14 Februari 2024 karena kebanyakan warga negara Indonesia (WNI) yang akan memilih juga merayakan Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 jadi saat pencoblosan masih dalam minggu liburan," kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Beijing Adanan Purba di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Sabtu.

Berdasarkan data PPLN Beijing, total WNI yang masuk daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) per Juni 2023 adalah sejumlah 786 orang, terdiri dari 294 pemilih laki-laki dan 492 pemilih perempuan.

Dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu 448 orang akan memilih dengan menggunakan pos dengan rincian 139 orang pemilih laki-laki dan 309 orang pemilih perempuan. Surat suara yang dikirim melalui pos ditujukan ke kantor PPLN Beijing yang berada di KBRI Beijing.

Sisanya yaitu sebanyak 338 orang dengan rincian 155 orang laki-laki dan 183 orang perempuan akan memilih di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang keduanya ada di KBRI Beijing.

"Tahun ini memang jumlahDPT berkurang jauh dibanding pada 2019 karena pemerintah China baru membuka wilayahnya pada Januari 2023 dan hanya untuk mahasiswa tingkat akhir, pejabat pemerintahan maupun bisnis, ditambah batasan penyerahan DPT adalah Juni 2023 sehingga mahasiswa baru yang masuk September 2023 tidak masuk ke DPT," tambah Adanan.

Namun WNI yang belum masuk DPT tapi berada di Beijing pada 14 Februari 2024 tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendaftarkan diri ke Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) dengan syarat menyerahkan surat keputusan pindah tugas bagi pekerja dan membawa surat penerimaan dari universitas bagi mahasiswa. Pendaftaran dapat dilakukan daring maupun mendatangi Sekretariat PPLN Beijing di KBRI Beijing.

"WNI yang masuk ke dapat DPTT dapat menggunakan hak pilih setelah mereka yang masuk DPT selesai menggunakan hak pilihnya," ungkap Adanan.

Namun WNI yang belum mendaftar ke DPTT hingga 14 Februari 2024 dan tetap ingin menggunakan hak pilihnya bisa masuk ke Daftar Pemilih Khusus dengan syarat membawa paspor. Mereka bisa memilih bila surat suara masih tersedia.

"Hingga saat ini belum ada kendala atau potensi gangguan keamanan karena PPLN juga telah bekerja sama dengan Atase Pertahanan Beijing maupun lapor ke Kementerian Luar Negeri China agar mendapat pengawalan pada hari H, jadi sejauh ini aman-aman saja," tambah Adanan.

Logistik pemilu berupa surat suara sudah diserahkan kepada PPLN Beijing dan saat ini tersimpan aman dan tersegel di sekretariat yang berada di KBRI Beijing.

Waktu pencoblosan pada 14 Februari 2024 di TPS KBRI Beijing dimulai sejak pukul 08.00 waktu setempat hingga selesai menyesuaikan penutupan TPS di Jakarta.

PPLN Beijing membawahi 22 provinsi dan kota di dua negara yaitu China dan Mongolia.

Adanan menyebut PPLN Beijing telah melakukan sosialisasi di 8 kota/provinsi dalam setahun terakhir yaitu Tianjing, Xi'an, Hebei, Wuhan,Chongqing, Harbin, Chengdu dan Beijing.

"Kami berkeliling untuk mengedukasi WNI mengenai masalah kepemiluan mulai tanggal pemilihan, metode pemilu, cara pendaftaran dan lainnya. Respon mereka antusias termasuk menanyakan soal biaya pengiriman surat suara melalui pos, dan semuanya gratis karena KPU yang membiayai," tegas Adanan.

Pemungutan suara di luar negeri bisa dilakukan dengan mekanisme "early voting" melalui tiga cara yakni pemberian suara lewat pos (postal voting), melalui Kotak Suara Keliling (KSK) dan mencoblos langsung di TPS luar negeri dengan total PPLN, KSK, dan Pos sebanyak 3.059 di 128 negara.

Total jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih tercatat mencapai 1.750.474 yang terdiri atas 751.260 laki-laki dan 999.214 orang perempuan.

Waktu "early voting" untuk ketiga metode itu telah diatur lewat keputusan KPU, misalnya untuk metode pos sudah bisa dimulai pada 30 hari sebelum hari pemungutan suara di Indonesia.