Prioritaskan Infrastruktur untuk Masyarakat
Jumat, 15 Des 2023, 10:48 WIBJAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan alokasi anggaran sebesar 6,80 triliun rupiah pada 2024. Dari angka tersebut, sebagian anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
"Dari anggaran Kementerian ESDM pada 2024, sebagian digunakan untuk penguatan akses energi bagi masyarakat," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis (14/12).
Arifin meminta kepada pengguna anggaran di Kementerian ESDM untuk sesegera mungkin melakukan tender pada akhir 2023, terlebih untuk program-program dengan angka yang besar dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Mengapa harus lebih cepat ? karena semakin cepat diselesaikan, makin cepat anggaran terserap dan semakin cepat infrastruktur bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas," jelasnya.
Dalam postur anggaran tahun depan, Kementerian ESDM mematok anggaran untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, di antaranya seperti pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang Tahap II Ruas Batang-Cirebon dengan nilai 973,7 miliar rupiah, Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan sebanyak 15.000 paket senilai 156 miliar rupiah.
Lalu ada pula, Konkit untuk petani sebanyak 19.000 paket dengan nilai 158 miliar rupiah, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 5 unit sebesar Rp56 miliar, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 80.000 sambungan Rumah Tangga dengan nilai 205 miliar rupiah.
Selain itu, ada juga anggaran yang dipatok untuk penguatan sistem mitigasi bencana geologi sebanyak 12 kegiatan seharga 207 miliar rupiah, Rehabilitasi Pos Pengamatan Gunung Api 38,14 miliar rupiah, dan 11 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu senilai 99 miliar rupiah.
Arifin menekankan untuk bisa menyelesaikan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat secepat mungkin, karena akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lebih cepat.
"Kita harus cepat karena dananya udah disediakan, dan itu memberikan manfaat kepada rakyat kecil. Jadi kalau masyarakat menerima seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) diterima pada Maret 2024, maka dia bisa menikmati bantuan pemerintah selama 9 bulan pada 2024," tutup Arifin.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Bonus Demografi Terancam Tak Optimal Jika Teknologi Justru Mengurangi Lapangan Kerja
-
BMKG Keluarkan Peringatan! Gelombang 4 Meter Ancam Perairan Selatan Jawa Timur
-
Tak Lagi Lewat Pertamina: Impor Migas Dialihkan ke Lemigas, Bahlil Pastikan Tak Bebani APBN
-
Mayoritas Warga Australia Cemas Negara Semakin Terpecah Belah
-
BEI Ungkap Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen, Indonesia Disebut Hanya Bersama India
-
Modus Baru yang Tak Biasa! Yordania Sita Senjata Otomatis yang Diselundupkan Lewat Balon Udara
-
Pemprov DKI Prioritaskan Gedung Pustu Cideng dan Rehabilitasi Dua Sekolah di Gambir
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.