Pemerintah Abai, Agromaritim Hanya Disanjung Sebagai Penyelamat Saat Krisis

JAKARTA - Pemerintah diingatkan agar jangan hanya menyanjung agromaritim nusantara saat dalam kondisi krisis. Sebaliknya Pemerintah diminta agar tegas menjadikan agromaritim sebagai lokomotif pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang sedang dirumuskan DPR RI.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria dalam Reuni Akbar Alumni IPB di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu mengatakan saat ini sedang dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045 yang di dalamnya harus ditegaskan.

"Pada saat krisis, agromaritim dielu-elukan menjadi sektor yang menyelamatkan Indonesia. Jangan pada saat krisis dielu-elukan, disanjung-sanjung, setelah itu diabaikan," ungkap Arif.

Agromaritim papar Arif, menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif dalam berbagai krisis, mulai dari krisis moneter tahun 1997-1998, krisis ekonomi global tahun 2008, dan saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.

Pemerintah katanya harus fokus dalam pembangunan sektor agromaritim untuk menjadikan kekuatan Indonesia di masa depan. "Selama ini dikerjakan semuanya, tanpa fokus kita akan ketinggalan. Fokus pada agromaritim, ini akan menjadi kekuatan kita di masa depan," kata Arif seperti dikutip dari Antara.

Jika Pemerintah tidak mengambil langkah tersebut, maka Indonesia hanya menjadi tempat dibangunnya pabrik-pabrik tanpa ada strategi yang berkualitas melibatkan masyarakat. "Maka kita akan kaya yang kaya, yang miskin tetap miskin. Kita tidak ingin itu terjadi di 2045," jelas Arif.

Pemikiran dan gagasan agromaritim itu telah ditulis para alumni dan dosen IPB dalam Buku Putih yang nantinya diberikan kepada para calon presiden/ calon wakil presiden (capres/cawapres). Arif yakin, agromaritim menjadi masa depan Indonesia dan berharap Pemerintah tidak memaknai hilirisasi hanya pada sektor nikel.

"Jadi itulah yang harus pemerintah jangan tergoda. Nikel oke, tapi bukan segala-galanya. Jangan hilirisasi dimaknai hanya nikelisasi. Jadi jangan terjadi pergeseran makna, hilirisasi artinya nikelisasi. Hilirisasi itu harus semua sektor, khususnya sektor agromaritim yang harus didorong," pungkas Arif.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan sebagai negara kepulauan dengan luas 7,81 juta kilometer per segi, 67 persen atau 5,80 juta km2 diantaranya adalah lautan.

"Jadi hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga sektor maritim harus terus dikembangkan. Apalagi Presiden sudah menyampaikan visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Marcellus.

Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri dari tujuh pilar seharusnya dijalankan dengan benar. Ketujuh pilar tersebut yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari dan terakhir diplomasi maritim.

"Jadi agromaritim jangan hanya dijadikan sebagai lips service belaka oleh Pemerintah, khususnya untuk pemerintahan yang baru nanti di tahun 2024. Tanpa adanya political will maka agromaritim hanya menjadi sebuah wacana atau penghias kata-kata di kertas kerja Pemerintah," tegasnya.

Nilai Tambah

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan sebagai negara maritim, Pemerintah seharusnya memerhatikan sektor kelautan dan perikanan. Apalagi maritim merupakan sektor penunjang pangan sekaligus sebagai alternatif penerimaan devisa negara melalui ekspor produk perikanan dan kelautan.