Tiongkok dan AS Saling Tuding Soal Kapal AS di Laut Tiongkok Selatan

BEIJING - Tiongkok dan Amerika Serikat saling tuding pada akhir pekan mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan, setelah militer Tiongkok mengatakan telah mengusir kapal perang AS yang menurut Angkatan Laut AS sedang melakukan operasi kebebasan navigasi rutin.

Menurut sebuah postingan di akun media sosial resmi WeChat Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada Sabtu (25/11), militer Tiongkok mengerahkan angkatan laut dan udaranya untuk "melacak, memantau, dan memperingatkan" kapal perusak AS tersebut.

Angkatan Laut AS mengatakan pada Minggu (26/11) bahwa Hopper telah "menegaskan hak navigasi di Laut Tiongkok Selatan dekat Kepulauan Paracel, sesuai dengan hukum internasional".

Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS, termasuk sebagian yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.

Filipina dan Australia memulai patroli laut dan udara gabungan pertama mereka di laut tersebut pada hari Sabtu, beberapa hari setelah Beijing menuduh Manila meminta pasukan asing untuk berpatroli di Laut Tiongkok Selatan, mengacu pada patroli bersama militer Filipina dan AS.

Insiden akhir pekan ini, kata Tiongkok, "membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah 'pencipta risiko keamanan' di Laut Tiongkok Selatan".

Letnan Kristina Weidemann, wakil juru bicara Armada ke-7 AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email: "Amerika Serikat menentang klaim maritim yang berlebihan di seluruh dunia tanpa memandang identitas penggugat.

"Klaim maritim yang melanggar hukum dan meluas di Laut Tiongkok Selatan merupakan ancaman serius terhadap kebebasan laut."

Awal bulan ini, Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan pembicaraan mengenai masalah maritim, termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan, di mana AS menggarisbawahi kekhawatiran mengenai apa yang mereka sebut sebagai tindakan Tiongkok yang "berbahaya dan melanggar hukum", kata Departemen Luar Negeri AS.