Para Rektor di DIY Serukan Pemilu 2024 Berlangsung Konstitusional

Doc: ANTARA/Luqman Hakim

Ket. Para rektor atau pimpinan dari delapan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan seruan pemilu damai dan berkualitas di Balairung UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat (24/11/2023).

Yogyakarta - Para rektor atau pimpinan dari delapan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan seluruh komponen bangsa memastikan Pemilu 2024 berlangsung konstitusional serta tidak keluar dari prinsip demokrasi.

"Kita harus mengawal secara bersama-sama untuk memastikan (Pemilu 2024) berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi," kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia saat membacakan naskah seruan pemilu damai dan berkualitas di Balairung UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat.

Ova menyatakan Pemilu 2024 yang demokratis memiliki makna yang semakin penting, mengingat Indonesia masih menjadi salah satu referensi penting berjalan-nya sistem demokrasi, di tengah kemunduran ekstrem demokrasi di berbagai negara.

Sebagai tradisi reguler dalam sistem demokrasi, kata dia, pemilu memiliki makna penting untuk menjaga penyelenggaraan bernegara dan merawat tata pemerintahan demokratis demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana mandat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tahapan kampanye yang akan dimulai 28 November sampai 10 Februari, kata Ova, adalah salah satu fase krusial sebagai rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2024.

Agar berlangsung damai, bermartabat, dan berkualitas, para rektor juga menyerukan terwujudnya kampanye yang substantif dan berkualitas.

"Ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia," tutur Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Fathul Wahid.

Berikutnya, kampanye harus mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik para pemimpin dan kandidat dalam menyikapi dan mengelola segala perbedaan dan keragaman cara pandang sebagai realitas yang lumrah dalam peristiwa demokrasi.

Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Albertus Bagus Laksana menyatakan kampanye harus menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, serta perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa.

"Menghindari dan mencegah 'hate speech', hoaks, fitnah dan adu domba yang cenderung merugikan rakyat Indonesia dan mengorbankan kepentingan nasional karena itu bentuk kemunduran demokrasi," ujar Albertus.

Mereka juga mendorong para kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparatur negara mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan kejujuran, bersikap adil, serta berkomitmen bersama demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan kredibel.

Segenap komponen masyarakat sipil, insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dan berkomitmen diajak untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dari upaya menyukseskan pemilu sebagai agenda nasional.

"Dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia," ucap Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Mohammad Irhas Effendi.