Bangun Kemandirian Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah perlu mengurangi kerbergantungan, terutama sektor ekonomi, terhadap negara lain. Belum pulihnya ekonomi Tiongkok dan tak kunjung meredanya ketegangan geopolitik membuat perekonomian RI rentan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan, pada 2023 merupakan tahun yang penuh gejolak dalam perekonomian dunia dan sering kali sulit diprediksi, sehingga perkiraan besaran ekonomi makro sering meleset.

Dari sektor riil, ketidakpastian pemulihan ekonomi Tiongkok secara optimal mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sebab, kebergantungan terhadap bahan baku dari Tiongkok untuk beberapa industri manufaktur masih tinggi.

"Beberapa negara mitra dagang tujuan ekspor seperti Jepang belum pulih optimal dan Uni Eropa masih dilanda tingginya harga energi," kata Suhartoko pada Koran Jakarta, Selasa (7/11).

Dari sektor keuangan, ketidakpastian kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Fed turut menyumbang potensi capital outflow dan melemahnya nilai tukar rupiah.

"Ke depan, ketergantungan yang kuat terhadap perekonomian negara lain harus mulai dikurangi, dedolarisasi perlu dilakukan lebih cepat dan progresif," tegasnya.

Pelambatan ekonomi Tiongkok dipertegas oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. Data terbaru Biro Statistik Tiongkok (NBS) menunjukkan pada Oktober lalu, PMI Manufaktur turun menjadi 49,5 dari 50,2 pada September lalu.

"Indikasi penurunan ini menandakan perkembangan sektor di Tiongkok semakin melambat. Terakhir, Bank of Japan mengumumkan bahwa suku bunganya tertahan pada kisaran minus 0,1 persen sejak tujuh tahun terakhir," paparnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (7/11).

Kinerja Manufaktur

Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menuturkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) semestinya bisa jauh lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila beberapa masalah yang solusinya bergantung kementerian/lembaga lain bisa diselesaikan.

Dia menegaskan pertumbuhan sektor industri pengolahan bisa meningkat jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional apabila kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/ BUMD memaksimalkan realisasi belanja produk dalam negeri.

"Kalau pemerintah bisa memaksimalkan belanjanya untuk membeli produk dalam negeri maka pertumbuhan industri manufaktur akan jauh lebih tinggi dan kontribusinya terhadap PDB nasional jauh lebih besar," papar Menperin.

Hal lainnya, lanjut Menperin, yakni pengetatan arus masuk barang impor belum optimal. Saat ini, pasar domestik telah dibanjiri barang impor baik yang masuk secara legal maupun ilegal.

Banjirnya pasar dalam negeri oleh produk impor telah berdampak terhadap permintaan produk manufaktur, utilitasi industri, dan tenaga kerja industri.