Tiongkok Akan Bekerja Sama Kelola Risiko Keamanan AI

Jumat, 03 Nov 2023, 00:01 WIB

BLETCHLEY PARK - Tiongkok, pada Rabu (1/11), setuju bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan negara-negara lain untuk secara kolektif mengelola risiko dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada KTT Keamanan AI di Inggris untuk memetakan jalan ke depan yang aman bagi teknologi yang berkembang pesat.

Dikutip dari The Straits Times, beberapa eksekutif teknologi dan pemimpin politik telah memperingatkan perkembangan AI yang pesat akan menimbulkan ancaman nyata bagi dunia jika tidak dikendalikan, sehingga memicu perlombaan di antara pemerintah dan lembaga internasional untuk merancang perlindungan dan peraturan.

Ket. Foto: ELON MUSK Triliuner Teknologi AS - Saya tidak tahu apa aturan yang adil, tapi Anda harus memulai dengan wawasan sebelum melakukan pengawasan. — Sumber: ISTIMEWA

Dalam upaya pertama negara-negara Barat untuk mengelola pembangunan AI yang aman, wakil dari Tiongkok bergabung dengan para pemimpin AS dan UE serta bos teknologi seperti Elon Musk dan Sam Altman dari ChatGPT di Bletchley Park, lokasi yang menjadi markas pemecah kode Inggris pada Perang Dunia Kedua.

Lebih dari 25 negara yang hadir, termasuk AS dan Tiongkok, serta UE, menandatangani "Deklarasi Bletchley" yang menyatakan negara-negara perlu bekerja sama dan menetapkan pendekatan umum dalam pengawasan.

Deklarasi ini menetapkan dua agenda dengan fokus pada identifikasi risiko-risiko yang menjadi perhatian bersama dan membangun pemahaman ilmiah mengenai risiko-risiko tersebut, serta mengembangkan kebijakan lintas negara untuk memitigasi risiko-risiko itu.

Tingkatkan Kolaborasi

Wakil Menteri Sains dan Teknologi Tiongkok, Wu Zhaohui, mengatakan Beijing siap meningkatkan kolaborasi dalam keselamatan AI untuk membantu membangun "kerangka tata kelola" internasional. "Negara-negara, terlepas dari ukuran dan skalanya, mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan dan menggunakan AI," katanya.

Kekhawatiran mengenai dampak AI terhadap perekonomian dan masyarakat muncul pada November tahun lalu ketika OpenAI yang didukung Microsoft membuat ChatGPT tersedia untuk umum.

Dengan menggunakan alat pemrosesan bahasa alami untuk menciptakan dialog mirip manusia, hal ini telah memicu ketakutan, termasuk di antara beberapa pionir AI, bahwa mesin pada waktunya akan mencapai kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia sehingga menimbulkan konsekuensi yang tidak terbatas dan tidak diinginkan.

Negara-negara kini mencoba mencari jalan ke depan bersama perusahaan AI yang takut terbebani oleh peraturan sebelum teknologi tersebut mencapai potensi maksimalnya.

"Saya tidak tahu apa aturan yang adil, tapi Anda harus memulai dengan wawasan sebelum melakukan pengawasan," kata triliuner teknologi AS, Ellon Musk, kepada wartawan, seraya menambahkan "wasit pihak ketiga" dapat mengeluarkan peringatan ketika muncul risiko.

Meskipun UE telah memfokuskan pengawasan AI pada privasi dan pengawasan data serta potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia, KTT Inggris melihat risiko eksistensial dari model tujuan umum yang sangat mumpuni yang disebut "frontier AI".

Mustafa Suleyman, salah satu pendiri Google Deepmind, mengatakan masuk akal untuk membuat rencana ke depan seiring dengan semakin banyaknya industri yang melatih model yang lebih besar.

KTT ini merupakan gagasan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, yang ingin mewujudkan peran negaranya setelah Brexit sebagai perantara antara blok ekonomi AS, Tiongkok, dan UE.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.