Pemprov DKI Jakarta Resmi Pertahankan Insentif Fiskal Kendaraan Listrik Sepanjang 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan insentif bagi pemilik kendaraan listrik tetap dipertahankan. Kebijakan tersebut mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pengecualian dari aturan ganjil genap di ibu kota.

Keputusan itu ditegaskan sebagai bentuk konsistensi Pemprov DKI dalam mendukung percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan sekaligus memperkuat transisi menuju energi bersih di sektor transportasi perkotaan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemprov DKI menegaskan arah kebijakannya tetap sejalan dengan regulasi pemerintah pusat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan insentif fiskal untuk kendaraan listrik masih akan terus diberikan kepada masyarakat.

"Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut," ujar Lusiana.

Ia menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat beralih ke kendaraan rendah emisi.

Menurut Lusiana, kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam agenda pengurangan polusi udara di Jakarta yang selama ini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan kendaraan listrik tetap dibebaskan dari aturan ganjil genap yang berlaku di sejumlah ruas jalan ibu kota.

"Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan," kata Syafrin.

Ia menilai pengembangan kendaraan listrik harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem transportasi publik agar mobilitas perkotaan tetap efisien dan berkelanjutan.

Pemprov DKI juga menilai insentif ini menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat adopsi kendaraan berbasis energi terbarukan di tengah meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat perkotaan.

Dengan tetap berlakunya berbagai insentif tersebut, Pemprov DKI berharap penggunaan kendaraan listrik di Jakarta terus meningkat dan mampu berkontribusi dalam menekan emisi karbon di ibu kota.