PBB Bentuk Badan Penasihat untuk Tangani Tata Kelola AI

STOCKHOLM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) Antonio Guterres pada Kamis (26/10) mengumumkan pembentukan badan penasihat beranggotakan 39 orang untuk mengatasi masalah tata kelola internasional kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Anggotanya mencakup eksekutif perusahaan teknologi, pejabat pemerintah dari Spanyol hingga Arab Saudi, dan akademisi dari negara-negara seperti AS, Rusia, dan Jepang.

Chief Technology Officer Sony Hiroaki Kitano, CTO OpenAI Mira Murati, dan Chief Responsible AI Officer Microsoft Natasha Crampton termasuk di antara eksekutif yang mewakili perusahaan teknologi.

Perwakilannya juga berasal dari enam benua dengan latar belakang beragam mulai dari pakar AI yang berbasis di AS Vilas Dhar, Profesor Yi Zeng dari Tiongkok, dan pengacara Mesir Mohamed Farahat.

"Potensi transformatif AI untuk kebaikan sulit untuk dipahami," kata Guterres dalam sebuah pernyataan.

"Dan tanpa memperhitungkan sejumlah skenario kiamat, sudah jelas bahwa penggunaan AI yang jahat dapat merusak kepercayaan terhadap institusi, melemahkan kohesi sosial, dan mengancam demokrasi itu sendiri," katanya.

Sejak OpenAI meluncurkan ChatGPT tahun lalu, minat terhadap teknologi baru ini telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan para peneliti AI menyuarakan kekhawatiran tentang "risikonya terhadap masyarakat".

Meskipun banyak negara berupaya merumuskan undang-undang untuk mengatur penyebaran AI, para peneliti dan anggota parlemen menyerukan kolaborasi global.

Badan PBB tersebut akan mengeluarkan rekomendasi awal pada akhir tahun ini dan rekomendasi akhir pada musim panas 2024.

Tugas mendesaknya termasuk membangun konsensus ilmiah global mengenai risiko dan tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional dalam tata kelola AI, kata PBB.

Pertemuan pertama badan tersebut akan berlangsung pada 27 Oktober.