Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Anggota Komisi II DPR : Perlunya Revisi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

13 Minggu, 22 Okt 2023, 14:52 WIB | Oleh: Tim Penulis
Anggota Komisi II DPR : Perlunya Revisi UU No. 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Anggota Komisi II DPR : Perlunya Revisi UU No. 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Doc: Koran Jakarta/M. Fachri
Ket. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta, menyuarakan perlunya revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuannya adalah agar dokumen Warkah bisa diakses secara publik. Warkah adalah dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian data fisik dan data yuridis dalam urusan tanah.

Menurut Riyanta, langkah ini sangat penting dalam upaya memperbaiki berbagai regulasi yang dapat membantu mengungkap praktik kejahatan pertanahan. "Saya juga mendorong penyusunan Undang-Undang Masyarakat Adat," tambahnya di Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Kendati demikian, Riyanta mengakui bahwa masalah mafia tanah atau kejahatan pertanahan masih sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Para korban utamanya adalah masyarakat kecil, masyarakat adat, dan transmigran.

Mafia tanah tidak hanya merajalela di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua, melainkan juga menjangkiti Pulau Jawa, bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

Riyanta menjelaskan bahwa akar permasalahan ini terletak pada ketamakan dan kelalaian, serta perilaku korporasi dan individu yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, ia menegaskan pentingnya peran negara dalam menegakkan hukum secara adil dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Sebagai Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta memegang komitmen untuk membangun kekuatan sosial secara konstitusional, mempromosikan kesetiakawanan sosial, dan bekerja sama dengan pemerintah guna menyelesaikan masalah kejahatan pertanahan.

"Terhadap para pelaku, sanksi pidana harus diberlakukan secara tegas, dengan hukuman setimpal serta penegakan hukum terkait pencucian uang," tandasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Luar Negeri
Sekjen PBB Desak Akselerasi...
Luar Negeri
Zelenskyy Tunggu Tanggapan ...
Daerah
Bencana Alam Sumatera Barat...
Luar Negeri
Protes Krisis Perumahan, Ju...
Advertisement
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres   

Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres  

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.