Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Anggota Komisi II DPR : Perlunya Revisi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

📅 Minggu, 22 Okt 2023, 14:52 WIB | Oleh: Tim Penulis
Anggota Komisi II DPR : Perlunya Revisi UU No. 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Doc: Koran Jakarta/M. Fachri
Ket. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta, menyuarakan perlunya revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuannya adalah agar dokumen Warkah bisa diakses secara publik. Warkah adalah dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian data fisik dan data yuridis dalam urusan tanah.

Menurut Riyanta, langkah ini sangat penting dalam upaya memperbaiki berbagai regulasi yang dapat membantu mengungkap praktik kejahatan pertanahan. "Saya juga mendorong penyusunan Undang-Undang Masyarakat Adat," tambahnya di Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Kendati demikian, Riyanta mengakui bahwa masalah mafia tanah atau kejahatan pertanahan masih sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Para korban utamanya adalah masyarakat kecil, masyarakat adat, dan transmigran.

Mafia tanah tidak hanya merajalela di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua, melainkan juga menjangkiti Pulau Jawa, bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

Riyanta menjelaskan bahwa akar permasalahan ini terletak pada ketamakan dan kelalaian, serta perilaku korporasi dan individu yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, ia menegaskan pentingnya peran negara dalam menegakkan hukum secara adil dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Sebagai Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta memegang komitmen untuk membangun kekuatan sosial secara konstitusional, mempromosikan kesetiakawanan sosial, dan bekerja sama dengan pemerintah guna menyelesaikan masalah kejahatan pertanahan.

"Terhadap para pelaku, sanksi pidana harus diberlakukan secara tegas, dengan hukuman setimpal serta penegakan hukum terkait pencucian uang," tandasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
Advertisement
Homedec Detail Sidebar
pasang iklan di koran jakarta
Luar Negeri
Korsel Usulkan Dialog Milit...
Megapolitan
DKI Jakarta Benahi Kabel Se...

Arema FC Mengikuti Langkah PSIM, Memecat Pelatih

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Olahraga
Arema FC Mengikuti Langkah ...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Sabet 14 Medali Sehari, Indonesia Makin Kokoh di 9 Besar Asian Para Games 2026

Sabet 14 Medali Sehari, Indonesia Makin Kokoh di 9 Besar Asian Para Games 2026

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.