Defisit APBD Perlu Ditangani Hati-hati

JAKARTA - Pemerintah optimistis defisit keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat diatasi, terutama oleh daerah setempat. Sejumlah solusi dapat dijalankan untuk mengatasi defisit tersebut seperti penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, efisiensi belanja, dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 1,5 triliun rupiah. "Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana, termasuk melalui Silpa tahun sebelumnya," kata Luky saat media briefing di Jakarta, Senin (16/10).

Sementara itu, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Sandy Firdaus, menjelaskan defisit Sulses berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan ke kabupaten/ kota selama beberapa tahun.

Meski begitu, Sandy menyebutkan defisit tersebut masih bisa dikelola oleh pemerintah setempat. "Dia bisa melakukan sedikit refocusing belanja. Untuk belanja-belanja yang tidak terlalu penting, misalnya, bisa dikurangi untuk membayar DBH itu," ujar Sandy.

Di sisi lain, Pemprov Sulsel juga bisa menyelesaikan kewajiban utang dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. "Aset mereka itu masih sangat banyak untuk menutup kewajiban-kewajiban tadi. Jadi, dari segi solvabilitas itu masih aman," jelas Sandy.

Seperti diketahui, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, melaporkan keuangan Pemprov mengalami defisit 1,5 triliun rupiah. Dia menyebut pemerintahan daerah Sulsel tengah di ambang kebangkrutan.

Untuk mengatasi defisit tersebut, Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah yang diterapkan pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, juga memperjelas Sulsel akan mengurangi belanja APBD 2024 untuk menyelesaikan utang sehingga diharapkan keuangan Pemprov Sulsel bisa kembali dalam keadaan normal pada 2025.

Ganggu Perekonomian

Namun, efisiensi APBD dikhawatirkan mengganggu kinerja perekonomian daerah setempat. Sebab, selama ini belanja pemda diyakini masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, menilai penghematan anggaran dapat berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dia beralasan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pengeluaran pemerintah. "Ketika pengeluaran pemerintah itu berkurang maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga berkurang," terangnya.

Karena itu, menurutnya, cara paling efektif menekan defisit APBD dengan menciptakan peluang objek pajak daerah baru agar bisa meningkatkan penerimaan. Selain itu, pemda perlu kreatif menggerakkan penerimaan dari sektor lain, seperti pariwisata, perdagangan antardaerah atau negara, investasi daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Pemda jangan hanya bertumpu pada satu pos penerimaan negara saja, melainkan juga (sektor) yang lain," ujarnya kepada Koran Jakarta, kemarin.