Rekrutmen CPNS Masih Belum Ramah Penyandang Disabilitas

Setelah pengisian ragam disabilitas di formulir pendaftaran, tidak ada pertanyaan atau isian lanjutan yang berkenaan dengan hal yang lebih spesifik lainnya, seperti disabilitas daksa tertentu atau disabilitas sensorik netra tertentu.

Jika pendaftar memilih "disabilitas daksa" di formulir, hal tersebut belum jelas apakah daksa yang dimaksud adalah pengguna kursi roda, pengguna kruk, atau orang dengan disabilitas daksa tangan, atau bahkan kombinasi dari dua atau tiga kondisi disabilitas daksa tersebut. Begitu pula jika pendaftar mengisi "disabilitas ganda", tidak ada syarat penyebutan detail kegandaan tersebut terdiri dari disabilitas apa saja.

Isian lanjutan tersebut juga akan menentukan apa yang harus disediakan penyelenggara seleksi untuk pendaftar penyandang disabilitas. Jika panitia dapat mengumpulkan data sedetail mungkin terkait akomodasi tersebut, penyelenggaraan seleksi akan lebih mudah disesuaikan.

Formulir pendaftaran yang mensyaratkan keberadan video justru dapat diganti dengan pertanyaan lanjutan tentang kondisi disabilitas tersebut atau mengenai akomodasi apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas selama menjalani seleksi.

Apa yang harus dibenahi?

Pertama, seharusnya panitia menanyakan dan memastikan kebutuhan calon peserta di masing-masing tahapan rekrutmen. Penjelasan lengkap mengenai mekanisme tiap tahapan seleksi akan mempermudah penyesuaian dan memberikan gambaran kepada calon peserta tentang akomodasi apa yang mereka butuhkan.

Kedua, memastikan aksesibilitas pengumuman, platform pendaftaran, dan soal tes. Meskipun isi pengumuman dapat dibacakan orang lain, pengisian formulir bisa dibantu teman atau kerabat, atau soal tes bisa dibacakan petugas, aksesibilitas dapat memberi pengalaman yang sama bagi pengguna screen reader sebagaimana orang awas yang tidak menggunakan alat bantu.

Ketiga, memastikan bahwa penyandang disabilitas juga dapat mendaftar di formasi umum. Jika tidak, maka seterusnya kita akan terjebak pada segregasi jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pada 2019, sistem pendaftaran yang cenderung mengeksklusi penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar di formasi tertentu membuat hak penyandang disabilitas terbatasi. Tidak semua penyandang disabilitas tidak dapat bersaing dengan non-penyandang disabilitas di formasi untuk umum.

Keempat, menyediakan template surat keterangan disabilitas. Tidak setiap rumah sakit atau puskesmas terbiasa memberikan surat keterangan disabilitas.

Dalam pengalaman kami di Subdirektorat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya ketika Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas, untuk mempermudah calon pendaftar mendapatkan surat keterangan disabilitas, template surat perlu disediakan agar petugas rumah sakit atau puskesmas dapat dengan mudah memahami maksud dan kebutuhan calon pendaftar.

Kelima, keterlibatan penyandang disabilitas, organisasi difabel, atau komisi nasional disabilitas dalam proses rekrutmen sangat penting untuk membuat seluruh tahapan rekrutmen berjalan lebih sesuai dengan kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi. Konsultasi atau diskusi dengan berbagai kalangan, terutama kepada penyandang disabilitas dan organisasinya, dapat memberikan kontribusi berupa saran yang signifikan dalam proses seleksi CPNS.

Mahalli, Researcher, AIDRAN and the Center for Disability Services, Universitas Brawijaya; Alies Poetri Lintangsari, Lecturer, Universitas Brawijaya, dan Unita Werdi Rahajeng, Dosen, Universitas Brawijaya