Revisi UU IKN untuk Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Hal ini berdampak positif, tidak hanya pada pemerataan ekonomi, namun juga pada aspek-aspek kehidupan lain dalam kehidupan masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Pemerintah meyakini bahwa produk bersama antara pemerintah dan DPR serta DPD ini sejalan dengan kehendak masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan nasional," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, di Jakarta, Selasa (3/10).

Seperti dikutip dari Antara, Suharso menambahkan, perubahan UU IKN ini memberikan manfaat dan penguatan untuk menghadirkan sebuah Ibu Kota baru yang menjadi salah satu capaian (milestone) dalam langkah negeri ini untuk menjawab tantangan masa depan serta mencapai visi cita-cita Indonesia Emas 2045.

Suharso menyampaikan selama proses penyusunan rancangan UU tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai forum dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat.

"Selama proses penyusunan sampai dengan pembahasan telah dilaksanakan empat kali konsultasi publik dan beberapa focus group discussion yang melibatkan akademisi, masyarakat adat, masyarakat terdampak, organisasi, serta lembaga kemasyarakatan, asosiasi pengusaha, unsur pemerintahan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak dari kegiatan," katanya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023- 2024 menyetujui Rancangan UU (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan menjadi UU.

Sembilan Perubahan

Pemerintah mengusulkan terdapat sembilan pokok perubahan, yakni terkait Kewenangan Khusus, Pertanahan, Pengelolaan Keuangan, Pengisian Jabatan di Otorita IKN (OIKN), Penyelenggaraan Perumahan, Batas Wilayah, Tata Ruang, Mitra di DPR, dan Jaminan Berkelanjutan.

Revisi UU IKN ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mampu mengakselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan IKN secara lebih efisien, optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan revisi UU tentang IKN Nusantara mengutamakan untuk menjaga kawasan dan lingkungan IKN Nusantara.

"Supaya kawasan IKN ini punya kebermanfaatan buat masyarakat di sekitar, apalagi masalah soal pertanahan itu harus jelas. Jadi, ada beberapa catatan atau penambahan ayat-ayat yang walaupun diberi kemudahan kepada Otorita IKN, tetapi juga kita harus menjaga jangan sampai tanah dan lingkungan hidup di sana tidak terjaga dengan baik," kata Doli.

Doli menambahkan dengan disetujuinya Revisi UU IKN, DPR dapat memberikan dukungan penuh agar pembangunan Ibu Kota negara bisa dipercepat dan semua pihak juga bisa turut terlibat.

Meski demikian, dalam revisi ini tetap mengutamakan prinsip-prinsip untuk menjaga kawasan di sekitar IKN.

Komisi II DPR RI selama satu bulan terakhir telah berusaha menyelesaikan revisi UU IKN tersebut, hingga akhirnya menghasilkan 16 pasal perubahan.