Indonesia Menyerukan Dilakukan Reformasi Sistem Multilateral di PBB

Doc: ANTARA/Yashinta Difa

Ket. Menlu Retno Marsudi berbicara dalam pertemuan persiapan "Summit of the Future" yang diadakan di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Kamis (21/9/2023).

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan reformasi sistem multilateral, dalam pertemuan persiapanSummit of the Futureyang diadakan di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Kamis (21/9).

"Sesuai mandat Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu,Summit of the Futureyang akan diselenggarakan pada September tahun depan bertujuan mempercepat kolaborasi global dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan dunia yang lebih baik bagi masa depan," kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring melalui YouTube Kementerian Luar Negeri RI.

Retno menyatakan diskusi dalam pertemuan tersebut harus mengarah kepada terciptanya dunia yang lebih damai bagi semua, dengan memperkuat infrastruktur perdamaian, yakni kepatuhan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai, kerja sama multilateral yang kuat, kerja sama kawasan yang inklusif, serta upaya menjaga perdamaian melalui penguatan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

Retnojuga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB harus lebih transparan, demokratis, dan efektif.

Dia mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan tercapainya kesejahteraan bagi semua.

Untuk itu, kata dia, diperlukan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, menghormati hak membangun dari negara-negara berkembang, mendengar suara dan kepentingan negara-negara berkembang, dan inklusif dengan sistem keuangan global.

Retno menegaskan bahwa sistem perdagangan multilateral harus mengedepankan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan peran besarteknologi dan inovasi.

Sistem perdagangan multilateral itu juga harus bisa menciptakan ekonomi global yang tangguh, antara lain melalui penguatan arsitektur kesehatan global, ketahanan pangan dan energi, stabilitas finansial, dan ekonomi digital.

Pada akhir pernyataannya,Retno menegaskan bahwaPact of the Futureyang diharapkan bisa dihasilkan dari pertemuan puncak tahun depan, dapat memastikan terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi semua, dan harus memastikan arsitektur multilateral yang lebih baik.

"Upaya bersama ini harus dilandaskan pada prinsip kolaborasi, solidaritas, danwin-win solution," kata dia.

Summit of the Futureadalah konferensi tingkat tinggi yang akan diselenggarakan pada 2024 dengan tujuan memperkuat kerja sama multilateral dan mendorong tercapainya konsensus global guna mengatasi berbagai tantangan saat ini dan masa depan.

Pertemuan tingkat menteri PersiapanSummit of the Futuredihadiri oleh para menteri dari negara-negara anggota PBB.