Optimalkan Semua Kanal Pembiayaan

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi mulai dari program bantuan sosial sampai bantuan komersial keuangan. Langkah itu dimaksudkan untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas.

"Saat ini, kita berorientasi kepada sektor produktif agar penyaluran pembiayaan UMKM berjalan lebih optimal," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM di Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/8).

Menurutnya, saat ini ekosistem pembiayaan perlu diintegrasikan baik di hulu maupun hilir. Menko Airlangga berharap ekosistem pembiayaan yang terintergasi mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan mampu menolong lebih banyak UMKM untuk naik kelas hingga mengekspor produknya.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari ultra mikro sampai level usaha menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan UMKM dengan bunga murah dan persyaratan mudah.

Selain itu, pembiayaan ultra mikro juga dilakukan menggunakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana bergulir serta pembiayaan syariah serta disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Adapun UMKM telah menjadi pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor tersebut hingga saat ini terus didorong agar dapat naik kelas sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian, serta menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen, atau senilai 9.580 triliun rupiah. Bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97 persen dari total tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Indonesia saat ini mempunyai 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha. "Di setiap periode krisis, UMKM menjadi bantalan ataupun buffer yang bersifat resilien dan bisa pulih dengan kecepatan yang baik. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan kondisi yang harus dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi," ujarnya.

Karena itu, UMKM dipacu untuk bangkit hingga menembus pasar global di masa mendatang, bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam rantai pasok global atau global value chain.

Peran Swasta

Selain mengoptimalkan belanja APBN, pemerintah juga mendorong pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas. Tak hanya perbankan, pemerintah juga akan mengoptimalkan pembiayaan melalui layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenkop UKM), Arif Rahman Hakim, mengungkapkan dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024.

"Hingga 2022, rasio kredit UMKM dari total kredit perbankan masih stagnan di rasio 21,41 persen, dengan nilai kredit 1,424 triliun rupiah dari total nilai kredit perbankan 6,497 triliun rupiah," kata Arif.