Keterlibatan Perguruan Tinggi Penting Bangun Wilayah 3T

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan keterlibatan perguruan tinggi sangat penting dalam pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kampus harus dilibatkan secara maksimal untuk penanganan wilayah 3T. Pemecahan masalah di sana harus melibatkan perguruan tinggi," ujar Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Menko Muhadjir mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan lewat keterlibatan perguruan tinggi, seperti mengentaskan masyarakat miskin, stunting, hingga pembangunan wilayah.

Sebagai akademisi, ia memandang kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang perguruan tinggi lebih tinggi ketimbang lembaga-lembaga di luar pendidikan. Masyarakat lebih mendengarkan apa yang disampaikan mahasiswa/akademisi.

Menurutnya, mahasiswa yang pergi ke wilayah 3T akan senang karena mendapat pengalaman, sensasi, hingga romantika. Berbeda apabila dibandingkan dengan lembaga lain.

"Di sana ada mahasiswa jadi volunter, mereka tidak perlu digaji tapi berangkat ke wilayah 3T sangat senang. Tapi di luar itu, harus ada uang perjalanan, transportasinya. Dibanding kerjanya, tapi habis untuk itu, kuitansi sampai tujuh lapis," katanya.

Saat ini, kata dia, terdapat 4.800-an perguruan tinggi yang sekitar 100 diantaranya merupakan kampus negeri. Angka itu menjadi modal berharga, kata dia, untuk bersama-sama pemerintah membangun negeri sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Indonesia dari pinggiran.

"Itu sebetulnya kalau dibagi satu kampus satu pulau, anggarannya dialokasikan melalui Ristekdikti baru nendang. Tapi realisasi ide itu harus diperjuangkan," ucap Menko Muhadjir.

Namun yang menjadi masalah, kata dia, belum adanya formulasi yang ajek soal penganggaran. Pasalnya, alokasi dana untuk Pulau Jawa dengan luar Jawa tentu akan berbeda. "Cuman memang yang kita sekarang belum membayangkan itu, menghitung secara tepat tentang penganggaran. Untuk menghasilkan output yang sama antara Jawa dengan Papua itu butuh enam kali lipat," kata Menko Muhadjir.