Sistem Pengadaan Barang Pemerintah Harus Direformasi

JAKARTA - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) harus dimulai dari mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Reformasi sistem itu agar semua pihak, terutama instansi pemerintah, memprioritaskan produk dalam negeri ketimbang impor.

Peneliti ekonomi Indef, Nailul Huda, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Rabu (12/7), mengatakan kebijakan peningkatan penggunaan produk lokal harus diimplementasikan secara optimal agar berdampak ganda pada perekonomian nasional.

Nilai tambah yang diperoleh itu mulai dari naiknya nilai tambah produk, pendapatan masyarakat meningkat, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Miris sebenarnya penggunaan produk dalam negeri yang masih minim di belanja barang pemerintah, masih mengutamakan impor," kata Nailul.

Idealnya, jelas Nailul, impor baru dilakukan kalau sudah tidak ada produk dalam negeri. Saat ini, katanya masih ada sebuah instansi yang meminta barang elektronik yang spefisikasinya mengharuskan impor, padahal buat menunjang kerjaannya tidak perlu.

"Jadi memang pegawai pemerintah ini banyak mengada-ada dalam pengadaannya. Mental aparatur sipil negara ini yang harus direformasi," katanya.

Nilai Tambah

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, berharap masyarakat bisa mengonsumsi barang secara berkualitas dengan menggunakan produk dalam negeri.

Dengan mengonsumsi barang dalam negeri maka produksi dalam negeri pun bisa bergulir, meningkat, hingga menciptakan efek berganda di dalam negeri yang lebih kuat.

"Konsumsi dalam negeri dan produksi dalam negeri menjadi kunci," kata Suahasil seperti dikutip Antara dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Suahasil, hilirisasi di dalam negeri menjadi cara menciptakan nilai tambah yang lebih besar sehingga bisa menciptakan efek berganda dan pendapatan yang lebih tinggi untuk masyarakat.

Perekonomian Indonesia saat ini cukup berdaya tahan, dengan harapan pada ujungnya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sekitar 5 persen lebih. Kondisi tersebut harus terus dijaga sepanjang tahun sampai dengan akhir tahun.

Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat melalui optimalisasi belanja negara dengan tata kelola yang baik. Adapun seluruh belanja APBN dikelola dengan baik, mulai dari cara penganggaran, belanja, hingga merealisasikan dengan berbagai standar.

"Ada standar tata kelola dan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator/KPI), jadi hasil dari belanja negara itu harus terukur. Kami ingin memastikan dengan seluruh tata kelola, penganggaran, tata kelola belanja, tata kelola audit, pemeriksaan, dan pengawasan berjalan dengan baik," kata Wamenkeu.